Kutai Timur – Menjelang pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kutai Timur berkomitmen untuk memastikan setiap usulan dan aspirasi masyarakat tertampung dalam anggaran yang disusun.
Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, David Rante, menyampaikan pentingnya sinkronisasi awal antara pemerintah daerah dan DPRD agar pembahasan anggaran dapat berjalan lebih efisien. Dengan adanya sinkronisasi, diharapkan tidak ada usulan masyarakat yang terabaikan dalam RAPBD.
Menurut David, penetapan RAPBD 2025 perlu dilakukan dengan cepat dan cermat mengingat tahun depan juga bertepatan dengan Pilkada 2024. Ia mengingatkan bahwa fokus sebagian anggota DPRD yang merupakan politisi akan terbagi. Sehingga persiapan anggaran harus dimatangkan sejak awal agar pembahasan tidak terhambat oleh agenda politik.
“Sebelum RAPBD 2025 dibahas, penting bagi kita memastikan usulan masyarakat terserap dengan baik. Sinkronisasi dengan pemerintah daerah adalah kuncinya, supaya saat pembahasan nanti tidak berlarut-larut,” kata David.
David menekankan bahwa sinkronisasi awal akan membantu kedua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, dalam memahami prioritas anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal ini akan memudahkan proses penyusunan dan menghindari waktu pembahasan yang terlalu panjang. Sehingga RAPBD bisa disahkan sebelum Pilkada menyita perhatian para anggota dewan.
“Kita tahu agenda politik Pilkada pasti akan menyita waktu dan perhatian. Tapi tugas utama kita di DPRD adalah memastikan kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi. Jika sinkronisasi sejak awal sudah baik, nanti pembahasan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tambah David.
David berharap, melalui proses sinkronisasi ini, setiap program prioritas yang diusulkan masyarakat dapat masuk dalam anggaran 2025. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa lebih fokus menjalankan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga tanpa terganggu oleh dinamika politik yang berlangsung.
Komitmen DPRD untuk menjaga usulan masyarakat tetap dalam prioritas anggaran ini, menurut David, akan membantu mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran di Kutai Timur.