Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengungkapkan bahwa hingga tanggal 25 Mei 2023, terdapat 52 kampus yang menghadapi masalah berdasarkan laporan masyarakat.
Menurut Direktur Kelembagaan Diktiristek Kemendikbud Ristek, Dr. Lukman, dari total kampus yang bermasalah tersebut, sebanyak 23 kampus telah kehilangan izin operasional dan ditutup.
52 Kampus yang Mengalami Masalah
Dari keseluruhan 52 kampus yang mengalami masalah, tercatat jumlah terbanyak berada di Jawa Barat (Jabar) dengan 13 kampus. Selanjutnya, terdapat 7 kampus di Jakarta, 6 kampus di Jawa Timur (Jatim), 5 kampus di Sulawesi Selatan (Sulsel), 5 kampus di Sumatera Utara (Sumut), dan 4 kampus di Banten.
Kemudian ada 3 kampus di Sulawesi Utara, 2 kampus di Bali, 2 kampus di Kalimantan Barat, dan 2 kampus ada di Sumatera Barat. “Sisanya 1 kampus ada di Kepulaun Riau, 1 kampus ada di Sumatera Selatan (Sumsel), dan 1 kampus ada di Yogyakarta,” ucap dia, Senin (5/6/2023).
4 Jenis Sanksi Bagi Kampus yang Bermasalah
4 jenis sanksi bagi kampus yang bermasalah dari 52 kampus yang bermasalah, dia mengaku dibagi empat jenis sanksi, yakni:
- 1. Sanksi A: Sanksi administratif berat berupa pencabutan izin penderian perguruan tinggi.
- 2. Sanksi B: Sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan.
- 3. Sanksi C: Sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan program studi (Prodi).
- 4. Sanksi D: Sanksi administratif sedang. Dia mengaku, dari total 16 kampus bermasalah di Jabar (LLDikti Wilayah 4), ada 5 kampus diberikan sanksi A, 7 kampus diberikan sanksi B, 1 kampus diberikan sanksi C, dan 3 kampus berikan sanksi D.
Sebanyak 8 Kampus yang Bermasalah di DKI Jakarta
Sebanyak 8 kampus yang bermasalah di DKI Jakarta (LLDikti Wilayah 3), ada 6 kampus yang diberikan sanksi A, 1 kampus yang diberikan sanksi B, dan 1 kampus diberikan sanksi C. “Sedangkan 6 kampus yang bermasalah di Jawa Timur (LLDikti Wilayah 7), ada 2 kampus yang diberikan sanksi A, 1 kampus diberikan sanksi B, dan 3 kampus diberikan sanksi C,” sebut dia.
Adapun 5 kampus yang bermasalah di Sumatera Utara (LLDikti Wilayah 1), ada 2 kampus yang diberikan sanksi A, 2 kampus yang diberikan sanksi B, dan 1 kampus yang diberikan sanksi C. Lanjut dia mengatakan, ada 5 kampus yang bermasalah di Sulawesi Selatan (LLDikti Wilayah 9), terdiri dari 1 kampus yang diberikan sanksi A dan 4 kampus yang diberikan sanksi B.
Di LLDikti Wilayah 10 (Sumatera Barat), ada 3 kampus yang bermasalah, di mana 2 kampus diberikan sanksi A dan 1 kampus diberikan sanksi B. Untuk LLDikti Wilayah 16 (Sulawesi Utara), ada 3 kampus yang bermasalah, di mana 2 kampus diberikan sanksi A dan 1 kampus diberikan sanksi B.
“Sisanya LLDikti Wilayah 8 (Bali) ada 2 kampus bermasalah, LLDikti Wilayah 11 (Kalimantan) ada 2 kampus bermasalah, LLDikti Wilayah 2 (Sumatera Selatan) ada 1 kampus bermasalah, LLDikti Wilayah 5 (Yogyakarta) ada 1 kampus yang bermasalah, dan LLDikti Wilayah 15 ada 1 kampus yang bermasalah,” jelas dia.
Kampus Lakukan Pelanggaran Berat
Menurut Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbud Ristek Prof. Nizam, kampus yang ditutup atau dicabut izin operasionalnya karena melakukan pelanggaran berat. Mulai dari jual beli ijazah kepada mereka yang tidak berhak/tanpa proses belajar mengajar, manipulasi data mahasiswa, pembelajaran fiktif, penyalahgunaan KIP Kuliah, dan lainnya.
“Iya karena pelanggaran berat, makanya kita cabut izin operasionalnya (tutup),” ucap dia.