Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan besar dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk memanfaatkan bonus demografi pada 2030. Sayangnya, sektor pendidikan di provinsi ini masih dihantui berbagai persoalan, mulai dari minimnya sarana-prasarana hingga rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menyoroti kebutuhan mendesak akan terobosan dalam kebijakan pendidikan. Menurutnya, kualitas pendidikan di Kaltim belum merata, terutama di wilayah terluar dan terpencil.
“Bonus demografi adalah peluang besar, tapi tanpa persiapan yang matang, ini bisa menjadi ancaman. Pendidikan harus menjadi prioritas utama, mulai dari meningkatkan kesejahteraan guru hingga memastikan akses pendidikan di seluruh wilayah,” tegas Agusriansyah pada Senin (8/1/2025).
Sarana Pendidikan Masih Jauh dari Memadai
Legislator PKS tersebut menyoroti minimnya fasilitas di sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK sederajat di berbagai daerah di Kaltim. Ia memberi contoh SMAN 1 Sangkulirang, yang hingga kini masih memiliki ruang kelas dan rumah dinas guru yang tidak representatif.
“Banyak sekolah yang masih kekurangan ruang kelas baru, laboratorium, dan fasilitas dasar lainnya. Bahkan ada daerah yang tidak memiliki sekolah tingkat SMA/SMK sama sekali, meskipun jumlah lulusan SMP di wilayah itu cukup tinggi,” ungkapnya.
Kesejahteraan Guru Harus Ditingkatkan
Selain masalah fasilitas, kesejahteraan guru juga menjadi perhatian serius. Wakil Ketua Bapemperda itu juga menilai bahwa kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan masih jauh dari proporsional, terutama di wilayah terpencil.
“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Jika kesejahteraan mereka tidak diperhatikan, bagaimana mereka bisa mendidik siswa dengan optimal? Pemerintah harus menjadikan ini prioritas,” ujarnya.
Pendidikan Berkualitas untuk Generasi Emas
Agusriansyah menegaskan bahwa pendidikan berbasis iman, takwa, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informatika adalah kunci menghadapi era globalisasi. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah daerah menetapkan target waktu penyelesaian masalah pendidikan secara menyeluruh.
“Kita harus memastikan generasi muda Kaltim memiliki akses pendidikan yang berkualitas agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional,” katanya.
Sebagai wakil rakyat ia berkomitmen memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan, sehingga visi Indonesia Emas 2045 bisa diwujudkan.