Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menanggapi lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD) yang kembali mengkhawatirkan sepanjang semester pertama tahun ini. Data dari Januari hingga Juni 2025 mencatat sebanyak 2.210 kasus DBD di Kaltim, dengan lima korban meninggal dunia. Balikpapan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, mencapai 602.
Lonjakan ini memicu reaksi keras dari Damayanti yang duduk di Komisi IV DPRD Kaltim. Ia menilai lemahnya upaya pencegahan sebagai biang dari kembali mewabahnya penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti tersebut.
Damayanti menegaskan bahwa momen pergantian musim atau pancaroba seharusnya menjadi alarm dini bagi pemerintah dan dinas kesehatan untuk memperkuat deteksi serta kesiapsiagaan menghadapi penyakit tahunan ini.
“Kalau sudah mulai musim pancaroba, seharusnya sudah ada langkah-langkah pencegahan. Dinas kesehatan mesti lebih sigap,” tegasnya.
Namun demikian, Damayanti juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk memutus siklus hidup nyamuk penyebab DBD. Ia menyebut bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama, bukan semata tugas pemda atau pemprov.
“Menjaga kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita semua. Bukan hanya pemprov atau pemkot. Ini soal kebersamaan,” ujarnya.
DPRD Kaltim juga mengidentifikasi sejumlah hambatan di lapangan yang memperlambat respons penanggulangan DBD, antara lain keterbatasan tenaga medis, sarana kesehatan yang belum memadai, dan lambannya pelaporan dari puskesmas ke otoritas kesehatan provinsi.
Damayanti menyampaikan bahwa sistem penanggulangan DBD tidak boleh hanya bersifat reaktif. Menurutnya, sistem pencegahan harus bersifat jangka panjang dan berjalan secara terus-menerus, tidak hanya saat kasus mulai meningkat.
“Kita perlu sistem pencegahan yang jalan terus, bukan hanya saat kasus meledak,” ungkapnya.
Ia berharap peningkatan drastis kasus kali ini menjadi refleksi sekaligus momen evaluasi menyeluruh bagi para pemangku kebijakan. Damayanti mendorong agar sistem antisipatif yang terpadu segera diterapkan, mulai dari penguatan edukasi publik, pelibatan aktif masyarakat, hingga kesiapan logistik dan tenaga medis di tingkat fasilitas kesehatan paling dasar.
Kasus DBD yang terus meningkat dari tahun ke tahun di Kaltim menjadi peringatan serius akan pentingnya kesadaran kolektif. Tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tapi juga kerja sama lintas sektor dan keterlibatan aktif warga dalam menjaga lingkungan dan kesehatan bersama.