Samarinda – Dalam langkah awal penyusunan prognosis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 serta Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025, Komisi II DPRD Kalimantan Timur menyuarakan keprihatinan atas minimnya keterlibatan aktif sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, secara tegas menyebut bahwa perencanaan yang akurat menuntut partisipasi kolektif seluruh OPD, bukan hanya BPKAD.
Menurut Sabaruddin, proses penyusunan prognosis tidak bisa dibebankan hanya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ia menekankan, setiap OPD memiliki indikator kinerja dan target anggaran masing-masing yang saling terhubung, sehingga kolaborasi menyeluruh dibutuhkan untuk menghasilkan dokumen keuangan daerah yang realistis dan tepat sasaran.
“Prognosis yang kita sampaikan ada beberapa tahapan. Ini bukan hanya satu OPD saja (BPKAD), harusnya hampir seluruh OPD kita lakukan bersama-sama,” ungkap Sabaruddin di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu 28 Mei 2025.
Kekecewaan pun disampaikan Sabaruddin saat mengetahui bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim tidak hadir dalam rapat tersebut. Padahal, menurutnya, Bapenda adalah leading sector dalam hal pengumpulan dan proyeksi pendapatan daerah.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda. Padahal kami ingin menggali informasi secara lebih detail terkait target dan realisasi pendapatan,” ujar Sabaruddin.
Ia menambahkan, “Tidak salah Komisi II jika meminta penjelasan sejauh mana prognosisnya hari ini. Tapi karena Kepala Bapenda tidak bisa hadir, maka kita tidak bisa menggali secara detail hal tersebut.”
Sabaruddin juga mengkritisi BPKAD yang belum menyampaikan rincian konkret tentang realisasi anggaran. Ia menekankan pentingnya kehadiran langsung kepala dinas agar informasi yang disampaikan dalam rapat benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.
“Kita berharap nantinya teman-teman dinas yang mewakili kepala dinasnya bisa menyampaikan hasil RDP tadi dengan lengkap dan akurat,” katanya.
Komisi II berharap, seiring dimulainya tahapan penyusunan prognosis APBD pada Mei 2025, seluruh OPD terlibat aktif agar perencanaan bisa menyesuaikan kebutuhan pembangunan daerah. Kolaborasi lintas OPD, menurutnya, menjadi kunci untuk menciptakan APBD yang efektif, efisien, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur secara nyata.