Samarinda – Krisis layanan air bersih dan stagnasi pembangunan infrastruktur membuat Andi Muhammad Afif Rayhan Harun angkat suara. Legislator muda dari DPRD Kalimantan Timur ini mendesak agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda ditingkatkan secara signifikan demi menutup berbagai defisit pembiayaan sektor pelayanan publik.
Menurut Afif, ketersediaan dana yang kuat sangat menentukan kemampuan pemerintah kota dalam menjawab berbagai tantangan mendesak. Salah satu sorotan utamanya adalah layanan air bersih yang hingga kini masih dikeluhkan warga di banyak titik kota.
“Setiap reses, hampir selalu ada keluhan soal air bersih,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Ia mengungkapkan bahwa masalah air bersih masih menjadi momok utama di berbagai kawasan Samarinda yang belum terjangkau layanan optimal PDAM.
Afif menilai PDAM mulai menunjukkan perbaikan kinerja meskipun membutuhkan waktu untuk berbenah secara menyeluruh. Ia pun mendukung langkah Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang menghentikan sementara perekrutan tenaga kerja di PDAM sebagai bagian dari reformasi struktural.
“Karena memang sebelumnya di PDAM itu banyak tenaga titipan,” jelasnya.
Diketahui, cakupan layanan air bersih di Samarinda saat ini baru mencapai 78 persen. Untuk menjangkau sisa 22 persen penduduk, dibutuhkan anggaran sekitar Rp2 triliun. Afif menyatakan bahwa beban itu tak mungkin ditanggung hanya dari dana pusat atau alokasi umum.
“Harus ada terobosan untuk meningkatkan PAD secara signifikan,” tegasnya.
Ia menyebut banyak potensi PAD Samarinda belum tergarap maksimal, seperti sektor retribusi parkir, pajak reklame, dan optimalisasi aset daerah. Namun, ia menggarisbawahi bahwa upaya itu harus diimbangi dengan pengawasan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.
“Tugas kami adalah memastikan setiap rupiah digunakan sebaik mungkin demi rakyat,” ujarnya.
Afif menyebut kebutuhan air bersih sudah menjadi hak dasar warga, bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan. Ia berharap ada keselarasan langkah antara legislatif dan eksekutif agar Samarinda bisa bertransformasi menjadi kota layak huni dengan pelayanan publik yang memadai.