Samarinda – Rencana strategis yang muncul dari kunjungan Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), ke Subang awal Mei lalu memunculkan gagasan kerja sama pembangunan kampung petani dan nelayan antara Kalimantan Timur (Kaltim) dan Jawa Barat (Jabar). Namun, hingga kini, wacana besar itu belum dibarengi komunikasi resmi kepada DPRD Kaltim, menimbulkan pertanyaan soal keterlibatan legislatif dalam proses pengambilan keputusan.
Pertemuan antara Gubernur Harum dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) di Lembur Pakuan, Subang, pada Minggu 4 Mei 2025, menghasilkan kesepakatan awal terkait kolaborasi pemukiman dan pemberdayaan tenaga kerja sektor pangan dari Jabar ke Kaltim.
KDM menawarkan model kampung petani dan nelayan bagi warga Jabar yang siap menetap di Bumi Etam, dan Harum menyambutnya dengan antusias.
“Nanti kita buat kontrak kerja sama antara Pemprov Jawa Barat dengan Pemprov Kaltim,” kata KDM. Gubernur Harum pun langsung merespons, “Oke, deal.”
Namun, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengaku belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait hal itu.
“Kerja sama Pemprov Jabar dan Pemprov Kaltim terkait ketahanan pangan itu lagi dijajaki Pak Gubernur. Tapi secara langsung, Pak Gubernur menyampaikan kepada Dewan ini belum ada,” jelas Hasanuddin, Senin (19/5/2025).
Menurutnya, meskipun ide itu menarik dan potensial mendukung ketahanan pangan nasional, prosesnya harus melalui koordinasi yang baik antar-lembaga.
“Bagusnya dipertanyakan dulu ke Pak Gubernur, karena kami di dewan belum ada komunikasi,” tambahnya.
Dalam rancangan kerja sama ini, Kaltim disiapkan sebagai daerah tujuan transmigrasi mini bagi petani dan nelayan dari wilayah Jabar seperti Indramayu, Pangandaran, dan Pelabuhan Ratu. Pemerintah Kaltim akan menyediakan lahan tanam, kapal, hingga rumah tinggal bagi mereka. Di sisi lain, kolaborasi ini juga menyasar peningkatan kualitas pendidikan dan SDM, sejalan dengan program Gratispol Kaltim.
Hasanuddin menuturkan, DPRD akan segera menggelar rapat dengan Gubernur untuk mendalami rencana kerja sama ini serta isu-isu strategis lainnya.
“Kalau nggak ada halangan, mudah-mudahan hari Kamis kita bisa jawab itu. Saat ini belum ada,” tutupnya.