Kutim – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur, Yan, menyoroti berbagai masalah infrastruktur pendidikan dalam wawancara, Rabu (10/7/2024).
Yan menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam mewujudkan program Merdeka Belajar dan Merdeka Jaringan, terutama di daerah yang belum memiliki akses listrik PLN.
“Mengenai daerah yang belum memiliki akses PLN, kami akan melengkapi dengan tenaga surya. Maka, proses Merdeka Belajar ini, yang berarti juga Merdeka Jaringan, tidak akan sulit, apalagi dengan anggaran yang ada sekarang. Tinggal komitmen pemerintah untuk mengikuti ucapan dan programnya,” ujar Yan.
Ia menambahkan bahwa masyarakat sering kali kesulitan mengajukan usulan karena terbentur pada sistem yang tidak mendukung.
“Jangan sampai kita mau memasukkan usulan justru kamus usulannya yang tidak membolehkan. Saya kira usulan masyarakat jadi tidak bisa terakomodir. Kalau saya niatnya begitu dan itu tidak sulit,” jelasnya.
Zonasi dan Digital Talent Scholarship (DTS)
Yan juga menyinggung tentang masalah zonasi dan Digital Talent Scholarship (DTS) yang macet.
“Walaupun kasus zonasi atau DTS seharusnya kalau berjalan dengan baik akan lancar. Tapi karena itu macet, perlu ada solusi lain. Saya lihat begitu canggihnya IT sekarang, kiranya sekolah bisa merdeka jaringan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi kolektif untuk mengatasi masalah ini.
“Banyak sekolah yang meminta bantuan saat saya reses. Saya minta mereka bertindak kolektif. Misalnya, satu starlink harganya 5 juta itu terasa berat, tapi kalau ada satu kecamatan yang sama, maka kita bantu 100 juta misalnya. Namun hingga saat ini belum ada sekolah yang memberikan tindak lanjut apakah cukup diatasi oleh Dinas Pendidikan saja,” lanjut Yan.
Yan juga menyoroti pentingnya uji coba dan evaluasi sebelum pengadaan dilakukan, khususnya di Sangatta.
Evaluasi dan Perencanaan: Pentingnya Uji Coba Sebelum Pengadaan di Sekolah
“Terkait pengadaan di sekolah khusus Sangatta, perlu ada uji coba sebelum segala sesuatu dilakukan. Apakah pemerintah sudah mengevaluasi dan merencanakannya dengan baik? Kalau selama itu untuk kemajuan masyarakat, ya silakan saja, kita mendukung. Tetapi ketika ini dalam tanda kutip dipakai untuk hal-hal tertentu yang tidak baik, itu yang menjadi perhatian kita. Program harus dipelajari dengan baik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.
“Tahun ini kita menghadapi masalah dengan PPDB zonasi. Solusinya harus kita membangun unit baru. Ada beberapa sekolah yang tidak memungkinkan untuk kita tambahkan ruang kelas. Jadi solusinya kita membangun sekolah baru. Itu saya anggap sangat penting,” lanjutnya.
Yan menambahkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi hambatan yang ada.
“Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang jelas dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. Jangan sampai hanya sebatas ucapan tanpa realisasi yang nyata di lapangan. Kita harus memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan seefektif mungkin untuk kepentingan pendidikan,” pungkasnya.