Samarinda – Seruan tajam dilontarkan Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur kepada pemerintah daerah agar segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Seruan ini dilontarkan langsung oleh Ketua Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan, saat menerima kunjungan anggota Komisi II DPR RI, KH Aus Hidayat Nur, Rabu (11/6/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Aspirasi DPRD Kaltim.
Sorotan utama Firnadi adalah stagnasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur yang terus berulang dari tahun ke tahun. Padahal, sejumlah BUMD telah digelontor penyertaan modal cukup besar dari APBD, namun hasilnya dinilai belum sepadan.
“PAD Kaltim cenderung stagnan bahkan menurun. Ini menjadi alarm untuk segera memperbaiki kinerja BUMD agar tidak lagi menjadi beban, melainkan penggerak ekonomi,” ujarnya.
Firnadi menekankan pentingnya sektor strategis seperti pengelolaan alur sungai yang hingga kini belum tergarap maksimal. Menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi besar untuk digarap BUMD dan menjadi sumber pemasukan daerah yang stabil jika dikelola secara profesional dan berorientasi pasar.
Ia juga menyuarakan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kelembagaan BUMD, agar tidak hanya mengandalkan anggaran tapi mampu menjadi entitas bisnis yang sehat dan produktif.
“BUMD yang sehat harus kita dorong agar produktif. Kami berharap DPR RI juga ikut memperjuangkan isu ini secara nasional,” tambah Firnadi.
Menanggapi aspirasi tersebut, KH Aus Hidayat Nur menyatakan bahwa Komisi II DPR RI memang tengah menggarap agenda nasional terkait pembenahan BUMD. Ia menyebut bahwa secara nasional terdapat lebih dari 1.100 BUMD, namun hanya sebagian kecil yang benar-benar menunjukkan kinerja baik dan berkontribusi terhadap daerah.
“Hanya segelintir yang sehat. Ini harus jadi perhatian serius. Kita butuh sistem pengawasan yang kuat dan tata kelola yang profesional,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdialog dengan seluruh gubernur di Indonesia untuk menghimpun data dan mengevaluasi kinerja BUMD dari Sabang sampai Merauke. Temuan awal menunjukkan bahwa banyak BUMD tidak berjalan optimal, bahkan menjadi beban keuangan bagi daerah.
KH Aus menambahkan bahwa Komisi II DPR RI akan bekerja sama erat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan adanya sistem pembinaan yang lebih terstruktur dan sistematis.
“Kami siap mengambil peran aktif dalam membina dan mengawasi BUMD, agar ke depan mereka betul-betul berkontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah,” katanya.
Ia menekankan bahwa pembinaan BUMD harus dimulai dari regulasi yang jelas, rekrutmen manajemen profesional, hingga pengawasan kinerja berbasis akuntabilitas publik.
Firnadi pun mengakhiri dialog dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan DPR RI sebagai satu kesatuan yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sehat.
“Sinergi ini harus melahirkan reformasi nyata. Kita ingin BUMD di Kalimantan Timur menjadi pelaku ekonomi tangguh yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekadar entitas formal di atas kertas,” tutupnya.
Langkah-langkah penguatan BUMD yang diusulkan Fraksi PKS ini dinilai sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah. Dengan PAD yang stabil, daerah akan memiliki ruang fiskal lebih luas untuk membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pusat.