Samarinda – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur menyoroti substansi dan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Provinsi Kaltim 2025–2029.
“RPJMD harus jadi lebih dari sekadar peta program kerja kepala daerah,” tegas Hartono Basuki dalam Rapat Paripurna ke-16 di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025).
Hartono menyampaikan bahwa dokumen perencanaan tersebut sebaiknya menampilkan indikator strategis pembangunan yang menyeluruh.
Ia menekankan pentingnya memasukkan aspek seperti ketimpangan antarwilayah, risiko bencana, kesetaraan gender, hingga indeks kebahagiaan. Menurutnya, pembangunan harus menyentuh sisi kemanusiaan dan berorientasi pada keadilan sosial, bukan sekadar pertumbuhan angka ekonomi.
Lebih lanjut, Fraksi PDIP menyoroti perlunya analisis makroekonomi daerah yang lebih presisi. Mereka menilai bahwa data seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran, dan neraca perdagangan harus disusun secara konkret agar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional.
“Analisis makroekonomi tidak boleh hanya menjadi formalitas. Ia harus mampu menjadi dasar yang konkret dalam penentuan arah pembangunan,” ujar Hartono dalam forum tersebut.
PDIP juga menyoroti bahwa RPJMD seharusnya memberikan fokus lebih besar pada penciptaan lapangan kerja, khususnya melalui sektor industri dan pariwisata yang memiliki potensi besar di Kaltim.
Selain kritik, apresiasi turut disampaikan atas kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Namun, Fraksi PDIP meminta agar kemudahan administratif turut dipertimbangkan, seperti penghapusan keharusan membawa identitas asli pemilik kendaraan, selaras dengan pemanfaatan data kependudukan nasional.
Pada sektor pendidikan, dukungan terhadap program Gratis Pol dan Just Pol disampaikan dengan catatan pentingnya kesetaraan anggaran dan peningkatan kualitas layanan. Tanpa hal itu, PDIP menilai program tersebut hanya menjadi simbol politik tanpa dampak nyata.
PDIP juga menyoroti potensi tumpang tindih antara program nasional seperti layanan berobat dan makan bergizi gratis (MBG) dengan program serupa di tingkat lokal, sehingga menekankan pentingnya sinkronisasi lintas sektor dan pemerintahan.
Dalam bidang teknologi, program wifi gratis dinilai sebagai langkah positif, namun dianggap masih terbatas efektivitasnya karena infrastruktur digital yang belum merata di wilayah pedalaman Kaltim.
Fraksi PDIP mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membahas RPJMD secara lebih mendalam. Menurut mereka, pembahasan menyeluruh ini diperlukan agar kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan rakyat dalam lima tahun mendatang.
“Pansus akan menjadi ruang kerja yang memungkinkan adanya pembahasan lintas sektor yang lebih komprehensif,” tutup Hartono