Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menerima Nota Keuangan dan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat Paripurna Ke-18 yang digelar Kamis (12/6/2025) di Gedung DPRD Karang Paci menjadi momen penting yang menandai keberhasilan Pemprov Kaltim dalam melampaui target pendapatan.
Dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, sidang dihadiri jajaran anggota dewan, Sekretariat DPRD, dan perwakilan Pemerintah Provinsi. Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, yang berhalangan hadir, menunjuk Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Keuangan, Arif Murdianto, untuk membacakan nota keuangan.
Dalam sambutannya, Ekti menyisipkan pesan sosial dengan mengingatkan pentingnya semangat donor darah yang diperingati pada hari yang sama.
“Donor darah adalah simbol nyata kepedulian. Sama halnya dengan transparansi anggaran, keduanya menuntut keikhlasan dan tanggung jawab sosial,” ucapnya.
Nota keuangan yang disampaikan, menurut Arif, bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga perwujudan akuntabilitas publik. Ia menekankan bahwa laporan tersebut telah melalui proses audit ketat oleh BPK Kaltim, dengan dua tahap pemeriksaan sejak Februari hingga Mei 2025.
“Realisasi pendapatan tahun 2024 mencapai Rp22,08 triliun, melebihi target Rp21,22 triliun atau sebesar 104 persen,” ungkap Arif.
Ia juga menjelaskan bahwa PAD terealisasi sebesar Rp10,23 triliun, melampaui target Rp9,98 triliun atau 102,53 persen.
Penerimaan dari sektor pajak daerah menunjukkan performa yang baik. Dari target Rp8,59 triliun, realisasinya mencapai Rp8,87 triliun atau 103,26 persen. Realisasi belanja transfer yang menyasar pemerintah kabupaten/kota pun diklaim efisien, yakni Rp64,23 miliar atau 97,93 persen.
“Dari sisi pembiayaan, Pemprov menerima Rp976,5 miliar yang bersumber dari SiLPA 2023, mendukung likuiditas dan stabilitas fiskal daerah,” tambah Arif.
Ia berharap, dengan kelengkapan laporan yang telah diaudit, DPRD dapat menyetujui Raperda sebagai Perda dan kemudian dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Tanggapan positif juga datang dari DPRD. Ekti menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk segera menindaklanjuti dokumen keuangan tersebut dengan pandangan fraksi-fraksi.
“Pandangan umum fraksi akan disampaikan dalam rapat paripurna mendatang, sebagai bagian dari proses evaluasi dan konstitusi,” jelasnya.
Penyampaian nota keuangan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Kaltim sedang berada di jalur fiskal yang sehat. Dengan realisasi yang konsisten melampaui target, pengelolaan keuangan daerah menunjukkan progres signifikan, sekaligus membuka ruang untuk investasi lebih besar pada sektor publik dan pembangunan infrastruktur.
Sebagai penutup rapat, Ekti kembali menekankan bahwa pencapaian ini harus diiringi dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan lintas sektor, agar kebijakan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat Kaltim.