Samarinda – Fraksi PPP-Demokrat DPRD Kalimantan Timur melemparkan sinyal keras akan pentingnya harmonisasi pembangunan daerah dengan visi Indonesia Emas 2045. Seruan ini mencuat dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, sebagai respons atas dinamika Pilkada serentak dan laporan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara fraksi, Nurhadi Saputra, dalam rapat yang digelar Selasa 17 Juni 2025, fraksi gabungan tersebut menekankan bahwa pencapaian pembangunan di Kaltim harus memiliki benang merah yang konsisten dengan arah pembangunan nasional jangka panjang.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Gubernur Rudy Mas’ud, juga menjadi panggung kritik terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah.
Realisasi Belanja Baru Capai 92 Persen
PPP-Demokrat mengapresiasi capaian pendapatan Kaltim yang mencapai Rp22,08 triliun atau 104,07 persen dari target. Namun, Nurhadi menyoroti beberapa pos pendapatan yang tidak mencapai target, termasuk pajak daerah dan dana alokasi umum. Terlebih lagi, hanya Rp20,46 triliun dari total belanja Rp22,19 triliun yang terealisasi, atau sekitar 92,19 persen.
“Kelemahan perencanaan ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Nurhadi.
Ia juga menyinggung adanya 1.900 temuan dan 62 rekomendasi dalam hasil audit yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Dalam hal sosial ekonomi, fraksi menyoroti angka kemiskinan Kaltim yang masih mencapai 5,78 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 221.340 jiwa. Mahakam Ulu menjadi daerah termiskin dengan angka 10,75 persen. Menurut Nurhadi, pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih terstruktur untuk menekan angka ini.
11 Catatan Strategis untuk Pemerintah
Fraksi juga menyampaikan 11 catatan strategis, termasuk normalisasi Sungai Sangatta untuk cegah banjir, pembangunan pelabuhan perikanan di Sangatta Timur, dan peningkatan distribusi BBM untuk nelayan. Kebutuhan rumah sakit di Wahau dan Berau, perbaikan jalan nasional Samarinda–Bontang, serta penyelesaian Tol Samarinda-Bontang juga masuk dalam perhatian.
Peningkatan Jalan Mulawarman di Balikpapan dan kualitas fisik jalan Tol Balsam menjadi sorotan lain. Persoalan air bersih di Balikpapan dan kurangnya sekolah SMA/SMK juga mendapat perhatian. Sementara itu, banjir tahunan di Samarinda dan Balikpapan dianggap sebagai sinyal perlunya evaluasi total atas sistem drainase.
“Persoalan ini terus kami sampaikan karena merupakan aspirasi langsung masyarakat,” tegas Nurhadi yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim.
Ia berharap, pemerintah provinsi bertindak lebih sigap dan terencana dalam menjawab tantangan pembangunan yang ada.