Samarinda – Anggota KomisLi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, kembali menyoroti persoalan penerangan jalan umum (PJU) yang dinilainya memprihatinkan di sejumlah titik Samarinda.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas PUPR Kaltim di Gedung E DPRD Kaltim pada Senin (19/5/2025), isu ini kembali mencuat meski bukan bagian dari agenda utama.
Keluhan warga soal gelapnya ruas jalan provinsi di Samarinda menjadi alasan Subandi angkat bicara. Menurutnya, ketiadaan lampu jalan terutama di kawasan padat dan jalan sempit sangat mengganggu kenyamanan hingga mengancam keselamatan pengguna jalan. Ia menegaskan bahwa PJU adalah kebutuhan dasar, bukan pelengkap.
“Jalan gelap ini banyak dikeluhkan warga, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Ini menyangkut keamanan mereka di malam hari,” ujar Subandi.
Subandi menyebutkan bahwa ketidakadaan penerangan jalan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan hingga tindak kriminal, terutama di malam hari. Ia pun menekankan perlunya intervensi pemerintah lewat program pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk menambah titik lampu di lokasi rawan.
“Saya sudah sampaikan lewat pokir, khususnya untuk kawasan Samarinda yang penerangannya sangat minim. Kita prioritaskan titik yang benar-benar butuh,” tambahnya.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan dan Pemukiman melakukan pemetaan menyeluruh untuk menentukan kebutuhan riil di lapangan. Menurutnya, data akurat sangat diperlukan agar penganggaran PJU bisa lebih efisien dan tepat sasaran.
“Harus ada data lengkap titik mana saja yang belum punya lampu jalan. Supaya pembahasan anggaran lebih terarah dan tidak sekadar menebak-nebak kebutuhan,” jelasnya.
Subandi mengapresiasi dukungan rekan-rekan DPRD lainnya yang turut memperjuangkan isu serupa di daerah pemilihan mereka. Ia menyebutkan bahwa kolaborasi lintas fraksi penting untuk memastikan realisasi program penerangan jalan secara merata dan cepat.
Namun demikian, ia menyadari bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan serentak pemasangan PJU. Oleh sebab itu, pendekatan berbasis skala prioritas dinilai sebagai solusi paling realistis saat ini.
“Kita juga harus realistis, tidak semua bisa dikerjakan sekaligus. Tapi minimal titik-titik kritis bisa ditangani dulu,” ucapnya.
Subandi berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini, baik dalam pembahasan APBD perubahan 2025 maupun penyusunan anggaran murni 2026. Ia berharap penerangan jalan tidak lagi menjadi keluhan rutin warga.
“PJU ini bukan hal baru. Kalau dibiarkan terus jadi keluhan tahunan, kapan selesainya? Harus ada aksi nyata,” tegasnya.