Samarinda – Langkah baru pembangunan di Kutai Kartanegara (Kukar) resmi dimulai usai pelantikan Aulia Rahman dan Rendi Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar periode 2025–2030.
Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/6/2025), menjadi titik harapan baru dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi antara kabupaten dan provinsi.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyambut pelantikan ini dengan ucapan selamat serta harapan kuat agar sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi semakin erat. Ia menilai, keselarasan visi antara kepala daerah Kukar yang baru dengan Gubernur Kaltim menjadi pondasi penting untuk membangun daerah secara berkelanjutan.
“Pertama, tentu saya ucapkan selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar periode 2025–2030. Kami berharap proses pembangunan di Kukar berjalan lebih baik dan seiring dengan visi-misi Gubernur Kalimantan Timur,” kata Salehuddin usai mengikuti Rapat Paripurna ke-20 di Samarinda.
Ia menjelaskan bahwa dalam sambutan Gubernur Rudy Mas’ud, tampak adanya kesamaan arah pembangunan dengan pasangan kepala daerah Kukar yang baru. Menurutnya, tantangan ke depan adalah mewujudkan sinkronisasi program secara konkret, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten.
“Tadi dalam sambutan Pak Gubernur, saya lihat visi-misi beliau dan pasangan Bupati-Wakil Bupati yang baru ternyata selaras. Tinggal bagaimana sinkronisasi program dengan pemerintah provinsi, terutama soal kewenangan pembangunan infrastruktur seperti jalan,” ungkapnya.
Salehuddin menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang tidak timpang, khususnya di sektor pelayanan dasar dan fasilitas publik di wilayah-wilayah pinggiran.
“Kami harap koordinasi antar pemerintah kabupaten dan provinsi terus terjalin. Tahun ke tahun harus ada target yang jelas,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Di antaranya adalah penyelesaian jaringan jalan dan jembatan antar kecamatan hingga lintas kabupaten, serta penanggulangan masalah sosial yang bersifat jangka panjang seperti kemiskinan dan stunting.
“Persoalan seperti kemiskinan dan stunting perlu usaha jangka panjang, bukan instan. Kita butuh strategi lintas sektor dan kemauan politik yang kuat dari pemimpin daerah,” ucapnya.
Menurut Salehuddin, kehadiran pemimpin baru di Kukar seharusnya menjadi peluang untuk menggerakkan mesin birokrasi dan pelayanan publik secara lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia berharap arah pembangunan Kukar dapat memberi kontribusi nyata dalam mendukung program prioritas Kaltim, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur konektivitas, dan penguatan sektor ekonomi lokal.
Dengan segala tantangan yang ada, Salehuddin optimis bahwa sinergi yang kuat antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim akan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya komunikasi dua arah yang rutin antara dua level pemerintahan ini demi menghindari tumpang tindih dan mempercepat realisasi program kerja.