Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur, Yan, mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran, khususnya terkait dengan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang semakin membengkak.
Yan menilai, hal ini disebabkan oleh anggaran yang baru cair di akhir tahun, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan layanan publik tertunda.
“Contohnya, saat ini ada lebih dari 4 triliun yang baru datang pada bulan 11. Orang baru mulai bekerja, sementara anggaran yang murni saja belum habis datang lagi. Ini mengganggu jalannya program dan layanan yang seharusnya bisa segera diterima masyarakat,” ungkap Yan.
Menurutnya, pola pengelolaan anggaran yang seperti ini tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merugikan masyarakat yang menunggu berbagai layanan dari pemerintah.
“Yang paling dikorbankan adalah masyarakat. Layanan yang seharusnya bisa segera dilaksanakan tertunda, padahal anggarannya sudah ada,” tambah Yan.
Yan juga menekankan pentingnya evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan pusat. Ia menyarankan agar kedua pihak bekerja sama dalam mencari solusi untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar tidak terulang lagi di masa depan.
“Kita perlu evaluasi dari kedua belah pihak, pemerintah daerah dan pusat, karena mereka bekerja sama dalam hal ini,” katanya.
Ia pun menegaskan bahwa evaluasi ini tidak hanya untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk memperbaiki sistem agar anggaran bisa digunakan tepat waktu dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memperbaiki yang kurang dan melanjutkan yang baik. Kita harus bekerja lebih baik untuk masyarakat Kutim,” pungkasnya.Silpa Membengkak di Kutim, DPRD Desak Pemerintah Evaluasi Pengelolaan Anggaran
Kutai Timur — Anggota DPRD Kutai Timur, Yan, mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran, khususnya terkait dengan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang semakin membengkak.
Yan menilai, hal ini disebabkan oleh anggaran yang baru cair di akhir tahun, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan layanan publik tertunda.
“Contohnya, saat ini ada lebih dari 4 triliun yang baru datang pada bulan 11. Orang baru mulai bekerja, sementara anggaran yang murni saja belum habis datang lagi. Ini mengganggu jalannya program dan layanan yang seharusnya bisa segera diterima masyarakat,” ungkap Yan.
Menurutnya, pola pengelolaan anggaran yang seperti ini tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merugikan masyarakat yang menunggu berbagai layanan dari pemerintah.
“Yang paling dikorbankan adalah masyarakat. Layanan yang seharusnya bisa segera dilaksanakan tertunda, padahal anggarannya sudah ada,” tambah Yan.
Yan juga menekankan pentingnya evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan pusat. Ia menyarankan agar kedua pihak bekerja sama dalam mencari solusi untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar tidak terulang lagi di masa depan.
“Kita perlu evaluasi dari kedua belah pihak, pemerintah daerah dan pusat, karena mereka bekerja sama dalam hal ini,” katanya.
Ia pun menegaskan bahwa evaluasi ini tidak hanya untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk memperbaiki sistem agar anggaran bisa digunakan tepat waktu dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memperbaiki yang kurang dan melanjutkan yang baik. Kita harus bekerja lebih baik untuk masyarakat Kutim,” pungkasnya.