Kutim – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Sobirin Bagus, menyoroti isu pemisahan lahan antara hak-hak pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Untuk masalah lahan, perlu ada pemisahan antara hak-hak pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Meskipun ada kendala kecil, ini bisa diatasi melalui koordinasi yang baik,” ujar Sobirin saat ditemui di kantor DPRD Kutim, (1/7/2024).
Meskipun mengakui adanya kendala kecil, Sobirin optimis masalah tersebut dapat teratasi melalui koordinasi yang baik antara kedua belah pihak.
Sekretaris Komisi C itu juga menyoroti, sejumlah proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan oleh pemerintah pusat. Seperti pembangunan bandara di Samarinda, balai kota, bandara di Ibu Kota Negara (IKN), serta jalan tol di Sangatta. Menurutnya, proyek-proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan infrastruktur di berbagai daerah.
“Pemerintah pusat saat ini sedang gencar membangun infrastruktur. Seperti bandara di Samarinda, balai kota, bandara di IKN, serta jalan tol di Sangatta. Ini luar biasa,” tambah Sobirin.
Ia berharap, melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai proyek infrastruktur dan program pengelolaan lingkungan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kutai Timur.
“Saya berharap, melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai proyek infrastruktur dan program pengelolaan lingkungan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kutai Timur,” tutupnya.