Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur meminta PT Kaltim Prima Coal (KPC) membuka Bandar Udara Tanjung Bara miliknya untuk umum, jika permintaan ini tidak direalisasikan, pemerintah akan membentuk bandara sendiri.
Anggota DPRD Kutai Timur Sobirin Bagus, menekankan pembukaan bandara baru oleh pemerintah memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar.
“Jika kita membuka bandara sendiri, pembebasan lahan akan memakan waktu lama. Perencanaannya juga lama, dan biayanya sangat besar karena membuat runway itu membutuhkan kekuatan luar biasa,” jelas Sobirin belum lama ini.
Menurut Sobirin, meskipun lahan untuk bandara tersedia, proses pembebasan lahan bukanlah hal yang mudah.
Ia mengungkapkan, karakter masyarakat Kutai Timur yang cepat mematok lahan begitu ada proyek membuat pemerintah kesulitan.
“Banyak lahan tersedia, tapi pembebasan bukan sesuatu yang mudah. Kita tahu karakter masyarakat Kutim, jika ada proyek, mereka langsung patok kiri dan kanan sehingga membingungkan pemerintah,” tambahnya.
Sobirin menyarankan solusi terbaik melalui dialog antara pemerintah daerah dan PT KPC, melibatkan semua pihak terkait seperti OPD dan Prokopinda.
“Solusinya adalah duduk satu meja, bupati, KPC, OPD, dan Prokopinda. Pokoknya, bagaimana KPC berkenan memanjangkan runway yang ada di bandaranya,” ujar Sobirin.
Sementara itu, Bupati Kutim Adriansyah Sulaiman mengaku tengah melakukan komunikasi intens dengan pihak KPC,untuk memperpanjang landasan pacu bandara Tanjung Bara.
“Nah yang kedua saya sudah memasukkan salah satu aspirasi Kutim ke KPC, di antaranya memperpanjang runway Tanjung Bara, meskipun saat ini belum ada respons. Namun yang direspons adalah Bandara Tanjung Bara membuka kembali untuk penumpang komersil seperti yang pernah kita lakukan beberapa waktu lalu dengan sistem subsidi,” papar Ardiansyah.