Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai catatan mengenai tekanan yang dirasakan masyarakat. Survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan mencatat 75 persen responden mengaku stres terhadap kebijakan pemerintah.
Temuan itu menjadi bagian dari Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dipaparkan secara virtual pada Minggu (11/10/2026) dan diterbitkan CELIOS pada 12 Oktober 2026. Pengumpulan data dilakukan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 dengan melibatkan lebih dari seribu responden masyarakat umum serta 129 responden ahli.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan survei tersebut secara khusus menanyakan perasaan responden terhadap kebijakan pemerintah dan perilaku Presiden. Selain 75 persen yang menyatakan stres akibat kebijakan pemerintah, sebanyak 67 persen responden mengaku stres terhadap perilaku Prabowo.
“Kami coba menanyakan terkait dengan perasaan stres terhadap kebijakan pemerintah. Dari 1.122 responden, jawabannya, 75 persen itu merasa stres dengan kebijakan pemerintah dan spesifik 67 persen stres dengan perilaku dari Prabowo Subianto,” kata Bhima Yudhistira dalam Peluncuran Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran secara virtual (11/10/26).
Angka tersebut tidak dapat dibaca sebagai diagnosis medis terhadap masyarakat Indonesia. Istilah “stres” dalam survei merupakan jawaban responden atas pertanyaan mengenai perasaan mereka terhadap kebijakan pemerintah, sehingga temuan ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran persepsi dan tekanan yang dirasakan responden.
CELIOS mencatat tiga persoalan yang banyak disebut berkaitan dengan tekanan tersebut, yakni kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya memperoleh pekerjaan, dan persoalan penegakan hukum. Ketiganya bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat karena berkaitan dengan pengeluaran rumah tangga, sumber pendapatan, dan rasa aman terhadap institusi negara.
Ekonomi Rumah Tangga Ikut Disorot
Laporan dua tahun pemerintahan tersebut juga merekam penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Sebanyak 53 persen responden menilai kondisi ekonomi mereka memburuk, sementara persoalan pajak dan pungutan pemerintah menjadi salah satu keluhan yang muncul kuat dalam survei.
Sebanyak 82 persen responden menilai pajak dan pungutan membebani masyarakat. Temuan lain menunjukkan 66 persen responden menganggap kebijakan utang pemerintah tidak memberi keuntungan bagi generasi mendatang.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan juga mendapat penilaian rendah. Dalam temuan CELIOS yang dikutip sejumlah media, sebanyak 96 persen responden menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan belum efektif.
Masalah semacam ini membuat angka stres dalam survei menjadi relevan bagi kehidupan masyarakat, terutama ketika tekanan ekonomi muncul bersamaan dengan ketidakpastian pekerjaan. Harga pangan yang meningkat dapat langsung mengurangi kemampuan belanja keluarga, sedangkan sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat ruang rumah tangga untuk beradaptasi semakin sempit.
Bagi pemerintah, hasil tersebut memberikan gambaran mengenai kebijakan mana yang paling mudah dirasakan masyarakat. Program makro dapat menunjukkan capaian melalui angka pertumbuhan atau belanja negara, tetapi penilaian warga sering kali terbentuk melalui ukuran yang lebih sederhana: harga kebutuhan hari ini, peluang memperoleh pekerjaan, dan kualitas pelayanan yang mereka temui.
Nilai Pemerintah Juga di Bawah Lima
Survei CELIOS tidak hanya menanyakan tekanan yang dirasakan masyarakat. Responden juga diminta memberikan penilaian terhadap kinerja Presiden, Wakil Presiden, dan kabinet selama dua tahun pemerintahan.
Prabowo memperoleh nilai rata-rata 4,6 dari 10 dari kelompok masyarakat. Sebanyak 48 persen responden memberikan skor antara 1 hingga 4, 23 persen memberi nilai 5 sampai 6, dan 28 persen memberikan skor 7 sampai 10.
Penilaian kelompok ahli lebih rendah. Dari 129 ahli yang dilibatkan dalam penelitian, rata-rata skor kinerja Prabowo berada pada angka 2,8 dari 10. Sementara Gibran memperoleh skor 4,9 dari masyarakat umum dan 2,2 dari kelompok ahli.
Untuk kinerja kabinet secara keseluruhan, masyarakat memberi nilai rata-rata 4,7 dari 10. Kelompok ahli memberikan skor 2,9. CELIOS menggunakan penilaian tersebut sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program prioritas, tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, hingga komunikasi publik.
“Penilaian kinerja 2 tahun kabinet Prabowo-Gibran, penilaian kinerja kabinet; masyarakat umum sebesar 4,7 dari 10 dan berdasarkan ahli 2,9 dari 10,” kata Bhima saat memaparkan hasil riset secara daring (11/10/26).
Ahli Soroti Kepemimpinan dan Komunikasi
Kelompok ahli juga diminta menilai kapasitas kepemimpinan Presiden. Sebanyak 71 persen dari 129 ahli menyatakan kapasitas kepemimpinan Prabowo tidak memadai.
Kekhawatiran lebih besar muncul pada penilaian mengenai gaya kepemimpinan dan komunikasi publik. Sebanyak 83 persen ahli menyatakan sangat khawatir dan 10 persen menyatakan khawatir, sehingga secara keseluruhan 93 persen ahli masuk dalam dua kategori tersebut.
Hasil itu penting karena komunikasi pemerintah berpengaruh terhadap cara publik memahami sebuah kebijakan. Program yang menyangkut pajak, subsidi, pekerjaan, pendidikan, maupun bantuan sosial tidak hanya membutuhkan desain kebijakan, tetapi juga informasi yang jelas mengenai sasaran, mekanisme, biaya, serta dampaknya terhadap warga.
CELIOS sendiri menyatakan laporan dua tahun pemerintahan tersebut disusun untuk merekam persepsi publik terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran serta capaian kinerja pemerintah. Lembaga itu menempatkannya sebagai bahan evaluasi, terutama setelah dua tahun pemerintahan berjalan dan berbagai program mulai dapat dinilai dampaknya.
Survei Menggunakan Sampel Nonprobabilitas
Metodologi menjadi bagian penting ketika membaca hasil survei ini. CELIOS mengumpulkan data masyarakat umum pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 menggunakan metode non-probability sampling melalui Meta Ads, kemudian melakukan pembobotan untuk menyesuaikan komposisi sampel dengan karakteristik populasi yang menjadi acuan.
Untuk kelompok ahli, CELIOS menggunakan metode snowball sampling. Responden awal yang memenuhi kriteria diminta merekomendasikan ahli lain yang relevan dengan penelitian, hingga terkumpul 129 responden.
Karena menggunakan non-probability sampling, angka 75 persen tidak otomatis berarti tepat 75 persen seluruh penduduk Indonesia mengalami stres akibat kebijakan pemerintah. Angka tersebut merupakan proporsi responden survei yang memberikan jawaban demikian, sehingga metode pengambilan sampel perlu tetap disertakan ketika hasilnya digunakan dalam perdebatan publik.
Perbedaan ini penting agar temuan survei tidak berubah menjadi klaim yang melampaui data. Survei tetap memberi informasi mengenai persepsi kelompok responden dalam jumlah besar, tetapi pembaca perlu mengetahui bagaimana responden dipilih dan bagaimana data kemudian diolah.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran kini memasuki fase ketika program tidak lagi hanya dinilai dari janji atau target di atas kertas. Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan semakin dekat dengan kondisi rumah tangga: apakah kebutuhan pokok terjangkau, pekerjaan tersedia, pelayanan publik membaik, dan kebijakan negara tidak menambah tekanan hidup.
Survei CELIOS memberi satu potret dari proses evaluasi tersebut. Angka 75 persen menjadi sorotan, tetapi persoalan di belakangnya—harga kebutuhan, kesempatan kerja, penegakan hukum, serta komunikasi pemerintah—lebih menentukan bagaimana masyarakat akan menilai perjalanan pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya.