Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya transformasi total dalam pengelolaan aset daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), guna mengoptimalkan kekayaan yang selama ini kurang tergarap menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, usai Rapat Paripurna ke-21, Selasa 1 Juli 2025. Ia menyoroti peran strategis BUMD yang masih minim, terutama dalam mengelola sektor sumber daya alam seperti pertambangan dan migas secara optimal.
“Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi belum dimaksimalkan. BUMD seharusnya menjadi pemain utama, bukan hanya pelengkap,” ujar Firnadi.
Menurutnya, pendekatan BUMD yang konvensional dan pasif telah menghambat potensi fiskal daerah untuk berkembang.
Sebagai contoh sukses transformasi aset, Firnadi menyoroti pemanfaatan Wisma Kaltim di Jakarta. Gedung milik Pemprov Kaltim ini kini berubah fungsi menjadi Hotel Blue Sky, dikelola oleh PT Mitra Bina Sukses (PT MBS), BUMD Kaltim, bekerja sama dengan jaringan hotel Blue Sky. Transformasi tersebut menghasilkan pendapatan tetap bagi daerah sebesar Rp904 juta per tahun.
“Transformasi ini membuktikan bahwa aset yang dulu tak produktif bisa jadi penyumbang PAD. Namun kita berharap skema kerja sama ke depan bisa lebih menguntungkan, tidak hanya fixed cost,” tegas Firnadi.
Komisi II juga telah melakukan kunjungan langsung ke Hotel Blue Sky Pandurata di Jakarta, Rabu 25 Juni 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari evaluasi rencana bisnis 2025 serta bentuk sinergi antara DPRD dan pelaku usaha. Komisi II menegaskan pentingnya pengelolaan aset publik dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Menariknya, hotel ini kini memberikan potongan harga khusus bagi warga ber-KTP Kalimantan Timur. Kebijakan ini tak hanya memberi keuntungan ekonomi langsung kepada masyarakat Kaltim, tetapi juga menjadi simbol bahwa aset daerah kini lebih berpihak pada warga lokal.
Langkah seperti ini diharapkan menjadi model bagi pengelolaan aset daerah lainnya. Dengan menggandeng sektor swasta dan mengadopsi pendekatan manajemen modern, kontribusi terhadap PAD bisa meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.
DPRD Kaltim berharap pola kolaborasi BUMD-swasta bisa diterapkan pada lebih banyak aset, sehingga manfaat kekayaan daerah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Transformasi bukan hanya tentang profit atau rugi, tetapi bagaimana aset publik menjadi alat pembangunan dan kesejahteraan bersama,” pungkas Firnadi.