Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menggarisbawahi pencapaian Pemprov Kaltim yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Meski prestasi ini menuai apresiasi, DPRD Kalimantan Timur mengingatkan bahwa tanggung jawab sesungguhnya terletak pada tindak lanjut terhadap puluhan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK digelar di kantor DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025), di mana terungkap bahwa terdapat 27 temuan dan 63 rekomendasi yang masih menanti tindak lanjut dari Pemprov. Meski ini merupakan WTP ke-12 secara berturut-turut, Hasanuddin Mas’ud mengingatkan bahwa penghargaan tersebut tidak seharusnya menjadi tujuan akhir.
Hasanuddin menyatakan bahwa perbaikan menyeluruh tetap diperlukan agar pengelolaan anggaran daerah semakin akuntabel.
“Rekomendasi BPK itu penting. Jangan sampai berulang tiap tahun,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sudah ada komunikasi awal dengan Sekretaris Daerah untuk mulai membahas langkah-langkah perbaikan.
Ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan koordinasi internal agar kesalahan yang sama tidak terulang.
“Transparansi bukan satu-satunya ukuran. Disiplin dan akuntabilitas juga penting,” tegasnya.
Penyerahan LHP ini merupakan amanat dari regulasi pemerintah yang mensyaratkan laporan keuangan disusun maksimal tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. BPK kemudian diberikan waktu satu bulan untuk mengaudit laporan tersebut. Proses ini menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.
Hasanuddin juga berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah provinsi semakin erat dalam mengawal pelaksanaan APBD. Ia menilai WTP seharusnya dijadikan motivasi untuk memperbaiki sistem, bukan alasan untuk merasa cukup.
“Kalau tujuannya untuk masyarakat, DPRD akan selalu dukung,” tutupnya.
Dengan catatan yang masih harus diperbaiki, Pemprov Kaltim diharapkan tidak berhenti pada capaian WTP, namun juga mampu menyelesaikan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK demi tata kelola keuangan yang lebih baik ke depan.