Kutim – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan, menyoroti tantangan pendidikan di daerah terpencil. Yang kerap kali dihadapi dengan keterbatasan akses listrik dan internet.
Yan menggarisbawahi perlunya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdkbud) Kutim. Serta mendukung program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim.
“Dalam daerah terpencil, masih banyak keterbatasan akses internet bahkan ada daerah tertentu yang belum teraliri listrik,” ungkapnya dalam wawancara dengan wartawan Radar Kutim.
Selanjutnya, Yan menekankan pentingnya perhatian lebih dari pemerintah pusat terhadap kesenjangan tersebut. Dengan fokus pada instansi terkait, termasuk Perusahaan Listrik Negara (PLN), untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati akses listrik dan internet. Khususnya dalam konteks pendidikan.
Namun, selain infrastruktur, Yan juga membicarakan tentang kondisi tenaga pendidik di Kutim, terutama yang masih berstatus honorer.
Ia menyampaikan bahwa Bupati telah menyatakan upaya untuk mengangkat seluruh Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, terkait dengan nasib honorer, Yan menyatakan bahwa belum ada informasi yang jelas.
“Saat ini saya belum bisa menjawab terkait hal itu, tapi program pemerintah mengenai masalah itu belum ada,” katanya.
Lebih lanjut. Yan juga merujuk pada komitmen mantan Gubernur Kaltim, Isran Noor, yang menegaskan bahwa tidak akan ada penghapusan tenaga honorer di Kaltim.
“Tentu saja hal ini kita akan tunggu peraturan apa yang nanti terbit terkait dengan masalah itu. Kita akan melihat perkembangannya,” jelasnya.
Dengan demikian, Yan menekankan pentingnya dukungan untuk peningkatan infrastruktur pendidikan dan penyelesaian status tenaga pendidik di Kutim. Sehingga pendidikan di daerah tersebut dapat berkembang secara optimal.