Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis meminta Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim untuk segera melaksanakan langkah-langkah penanganan lebih lanjut terkait kasus kekurangan gizi kronis (stunting).
“Stunting di Kaltim tak turun-turun, masih di angka 23 persen. Itu sudah jadi salah satu prioritas (kebijakan) pusat juga. (Pemerintah) pusat, setahu saya, juga sudah kirim bantuan-bantuan banyak untuk penanganan stunting,” ungkap Ananda.
Menurutnya stunting adalah permasalahan serius yang berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi mendatang.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kaltim itu menjelaskan bahwa stunting mencerminkan kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan dari ukuran yang seharusnya.
Faktor-faktor pemicu stunting sangat kompleks dan harus ditangani mulai dari remaja putri, ibu hamil, hingga perawatan ibu terhadap anaknya.
“Peran pemerintah amat vital dalam penanganan stunting, termasuk juga mengoptimalkan posyandu di desa-desa. Jika dijalankan sesuai prosedur, tumbuh kembang anak dapat terawasi penggiat Posyandu,” tuturnya.
Ananda mengemukakan pemerintah pusat maupun daerah sudah memberikan bantuan-bantuan yang cukup baik untuk posyandu-posyandu. Tapi, dia berharap agar penanganan stunting bisa lebih dimaksimalkan agar bisa mencapai angka di bawah standard nasional.
Legislator daerah pemilihan Samarinda itu menjelaskan Posyandu berperan vital untuk menangani stunting karena menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan balita.
“Posyandu adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Melalui Posyandu, kita bisa mendeteksi dini dan mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan di Kaltim,” ujarnya.
Ananda juga mengingatkan sinergi tidak hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi juga dari dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat guna menangani stunting.
Ia menambahkan bahwa penekanan stunting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, selaras dengan kesiapan Kaltim menyongsong tantangan Ibu Kota Negara (IKN).
“Kita penyangga utama IKN. Kita mesti menyiapkan SDM berkualitas yang mumpuni,” pungkasnya.