Penulis: Aisyah
Banjir yang tak kunjung mereda di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong DPRD Kalimantan Timur mengusulkan solusi alternatif: pengerukan Sungai Mahakam oleh perusahaan daerah (Perusda).
Program pendidikan tinggi “Gratispol” yang digadang sebagai terobosan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuai pertanyaan publik karena ternyata tidak benar-benar gratis.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mendesak agar kewenangan bantuan di sektor pertanian dan perkebunan dikembalikan ke tangan pemerintah daerah, bukan lagi sepenuhnya dikelola oleh pusat.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu mengajak masyarakat terlibat aktif dalam penyusunan dua rancangan peraturan daerah (raperda) penting yang sedang disiapkan: Raperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Raperda Lingkungan Hidup.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu mendesak agar lahan seluas 100 hektare di Marangkayu, Kutai Kartanegara, segera dikembalikan ke tangan rakyat.
Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti terhambatnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029. Ekti menilai bahwa keterlambatan administrasi pemerintahan pusat telah memberikan dampak sistemik terhadap agenda pembangunan strategis di daerah. Pernyataan itu disampaikan Ekti usai menghadiri rapat di Gedung DPRD Kalimantan Timur, Rabu 9 Juli 2025. Ia menjelaskan bahwa kendala administratif, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu 2024, menyebabkan stagnasi pada berbagai tahapan perencanaan pembangunan di daerah, khususnya penyusunan RPJMD yang hingga kini belum rampung. “RPJMD ini prosesnya juga bergantung pada administrasi pemerintahan di pusat. Kalau proses di sana lambat, di daerah juga…
DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya transformasi total dalam pengelolaan aset daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), guna mengoptimalkan kekayaan yang selama ini kurang tergarap menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketidakpastian penanganan hukum atas kasus dugaan tambang ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman mendorong DPRD Kalimantan Timur mengambil langkah tegas.
Tenggarong – Alih-alih hanya menampung aspirasi secara formal, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan memilih mendekat langsung ke jantung aktivitas pelaku usaha kecil. Dalam masa resesnya, ia menggelar forum interaktif bertajuk Business Sharing and Networking Session yang diadakan di Kedai Al Mahira, Jalan Patin, Tenggarong, Selasa 8 Juli 2025. Agenda ini mempertemukan para pelaku UMKM dengan berbagai pihak, mulai dari komunitas, institusi pemerintah, hingga perbankan. Menurut Firnadi, reses kali ini memang difokuskan untuk mendengar langsung permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, sekaligus membuka ruang sinergi yang konkret agar UMKM bisa berkembang lebih pesat. “Saya melihat saat ini banyak peluang…
Komitmen kuat untuk memajukan sektor pendidikan dan menjaga kelestarian lingkungan ditunjukkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur melalui dua rancangan peraturan daerah (Raperda) baru yang mulai dibahas dalam rapat paripurna ke-22 di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (9/7/2025).