Penulis: Aisyah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-21 dengan agenda pengesahan kegiatan Masa Sidang II Tahun 2025, Selasa, 1 Juli 2025, di Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyambut positif keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Gubernur Kaltim yang mendorong pengusaha tambang dan migas untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Firnadi Ikhsan menanggapi isu yang sedang hangat diperbincangkan, yakni wacana pemindahan jalur angkutan tambang dari jalan darat ke jalur sungai.
Rencana pembangunan Rumah Sakit Islam Internasional di kawasan Sempaja, Samarinda, disambut positif oleh DPRD Kalimantan Timur.
Program bantuan pendidikan tinggi Gratispol kembali jadi perbincangan hangat dalam dialog publik bertajuk “Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur” di Teras Samarinda, Senin, 30 Juni 2025.
Samarinda – Dugaan pelecehan seksual oleh seorang pembina Pramuka terhadap empat remaja perempuan di Samarinda menyalakan alarm bagi sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Kasus ini memantik perhatian publik karena terjadi saat para korban, berusia sekitar 19 tahun, sedang terlibat dalam kegiatan di sekolah almamater mereka. Insiden ini memicu keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat, termasuk para legislator. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan sosial, menilai kasus ini sebagai cerminan kegagalan sistem pengawasan di ranah pendidikan dan organisasi kepemudaan. “Pramuka seharusnya menjadi ruang anak-anak belajar nilai kepemimpinan dan kedisiplinan. Kalau terjadi pelecehan, ini merusak semua…
Samarinda – Ketukan palu Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dilakukan secara terpisah tak lantas menggoyahkan semangat kerja para wakil rakyat di daerah. Di tengah spekulasi soal potensi perpanjangan masa jabatan, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa tugas utama tetaplah bekerja bagi rakyat. Putusan MK yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Kamis, 26 Juni 2025 menetapkan pemilu nasional dan daerah digelar terpisah, dengan rentang maksimal dua tahun enam bulan. Langkah ini dinilai akan membawa implikasi besar terhadap dinamika politik nasional dan daerah, termasuk potensi penyesuaian masa jabatan kepala daerah dan…
Samarinda – Di tengah polemik relokasi SMAN 10 Samarinda, penonaktifan Kepala Sekolah Fathur Rachim oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur sejak Senin, 23 Juni 2025 memicu berbagai reaksi. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang menekankan agar proses pendidikan tetap berjalan tanpa hambatan, meski dinamika internal terjadi. Langkah Disdikbud Kaltim yang menonaktifkan Fathur Rachim disebut sebagai bagian dari evaluasi, menyusul ketidakterlibatannya dalam proses relokasi sekolah ke Kampus A di Jalan HAM Rifaddin, Samarinda Seberang. Relokasi ini sendiri merupakan implementasi dari dua putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah, yang memerintahkan SMAN 10 kembali ke…
Samarinda – Ancaman narkoba di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam. Fuad Fakhruddin, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menyerukan agar aparat penegak hukum mengambil langkah konkret dan tegas dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kota Samarinda. “Kalau sudah menyangkut masa depan bangsa, tidak boleh ada kompromi,” tegas Fuad saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (30/6/2025). Pernyataan ini disampaikannya merespons situasi penyebaran narkoba yang masih membayangi kawasan-kawasan padat penduduk di Samarinda. Fuad menyampaikan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan setengah hati. Ia menegaskan bahwa aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) harus memiliki sikap tanpa toleransi terhadap siapa pun…