Penulis: Aisyah

Samarinda – Dugaan pelecehan seksual oleh seorang pembina Pramuka terhadap empat remaja perempuan di Samarinda menyalakan alarm bagi sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Kasus ini memantik perhatian publik karena terjadi saat para korban, berusia sekitar 19 tahun, sedang terlibat dalam kegiatan di sekolah almamater mereka. Insiden ini memicu keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat, termasuk para legislator. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan sosial, menilai kasus ini sebagai cerminan kegagalan sistem pengawasan di ranah pendidikan dan organisasi kepemudaan. “Pramuka seharusnya menjadi ruang anak-anak belajar nilai kepemimpinan dan kedisiplinan. Kalau terjadi pelecehan, ini merusak semua…

Samarinda – Ketukan palu Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dilakukan secara terpisah tak lantas menggoyahkan semangat kerja para wakil rakyat di daerah. Di tengah spekulasi soal potensi perpanjangan masa jabatan, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa tugas utama tetaplah bekerja bagi rakyat. Putusan MK yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Kamis, 26 Juni 2025 menetapkan pemilu nasional dan daerah digelar terpisah, dengan rentang maksimal dua tahun enam bulan. Langkah ini dinilai akan membawa implikasi besar terhadap dinamika politik nasional dan daerah, termasuk potensi penyesuaian masa jabatan kepala daerah dan…

Samarinda – Di tengah polemik relokasi SMAN 10 Samarinda, penonaktifan Kepala Sekolah Fathur Rachim oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur sejak Senin, 23 Juni 2025 memicu berbagai reaksi. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang menekankan agar proses pendidikan tetap berjalan tanpa hambatan, meski dinamika internal terjadi. Langkah Disdikbud Kaltim yang menonaktifkan Fathur Rachim disebut sebagai bagian dari evaluasi, menyusul ketidakterlibatannya dalam proses relokasi sekolah ke Kampus A di Jalan HAM Rifaddin, Samarinda Seberang. Relokasi ini sendiri merupakan implementasi dari dua putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah, yang memerintahkan SMAN 10 kembali ke…

Samarinda – Ancaman narkoba di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam. Fuad Fakhruddin, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menyerukan agar aparat penegak hukum mengambil langkah konkret dan tegas dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kota Samarinda. “Kalau sudah menyangkut masa depan bangsa, tidak boleh ada kompromi,” tegas Fuad saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (30/6/2025). Pernyataan ini disampaikannya merespons situasi penyebaran narkoba yang masih membayangi kawasan-kawasan padat penduduk di Samarinda. Fuad menyampaikan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan setengah hati. Ia menegaskan bahwa aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) harus memiliki sikap tanpa toleransi terhadap siapa pun…

Samarinda – Samarinda menuai sorotan nasional setelah tercatat sebagai salah satu dari lima daerah yang masih menerapkan metode open dumping dalam pengelolaan sampah. Meski cara ini telah dilarang karena membahayakan lingkungan dan kesehatan, praktik pembuangan terbuka masih berlangsung di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Samarinda. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa selain Samarinda, empat kabupaten lain di Kalimantan Timur yakni Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Timur, dan Kutai Barat juga belum beralih dari sistem buang sampah terbuka. Ironisnya, Samarinda yang memegang status ibu kota provinsi justru menjadi sorotan utama karena diharapkan bisa menjadi contoh pengelolaan sampah…

Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Aras, menyoroti persoalan banyaknya siswa yang tidak tertampung di SMA Negeri, terutama di SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Puluhan wali murid menyampaikan keluhan karena anak-anak mereka yang berada di zona zonasi justru tidak diterima. Berdasarkan data terbaru, jumlah siswa yang tidak tertampung di Sangatta Utara dan Selatan mencapai hampir 600 orang. Agus mengungkap, jumlah kelulusan SMP di dua kecamatan tersebut tidak sebanding dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia di SMA maupun SMK. Hal ini membuat banyak siswa terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Banyak anak-anak…

Samarinda – Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur sekaligus Ketua Fraksi Demokrat-PPP Agus Aras, meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur benar-benar sinkron dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menanggapi lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD) yang kembali mengkhawatirkan sepanjang semester pertama tahun ini. Data dari Januari hingga Juni 2025 mencatat sebanyak 2.210 kasus DBD di Kaltim, dengan lima korban meninggal dunia. Balikpapan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, mencapai 602. Lonjakan ini memicu reaksi keras dari Damayanti yang duduk di Komisi IV DPRD Kaltim. Ia menilai lemahnya upaya pencegahan sebagai biang dari kembali mewabahnya penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti tersebut. Damayanti menegaskan bahwa momen pergantian musim atau pancaroba seharusnya menjadi alarm dini bagi pemerintah dan dinas kesehatan untuk…

Samarinda – Wacana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil alih pengelolaan Pulau Kakaban dari Kabupaten Berau memantik sorotan tajam dari legislatif. Anggota DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menilai langkah itu rawan konflik jika dilakukan tanpa kajian hukum dan lingkungan yang matang. Makmur, yang duduk di Komisi IV DPRD Kaltim, mengingatkan bahwa kebijakan ini menyentuh aspek yang sangat sensitif, baik secara ekologis maupun sosial. “Langkah ini menyentuh aspek sangat sensitif. Baik dari sisi ekologi maupun sosial, tidak bisa dilakukan secara gegabah,” ujar Makmur, pekan lalu. Pulau Kakaban sendiri merupakan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Berau yang terkenal dengan danau ubur-ubur tak menyengat,…

Samarinda – Banjir yang menghantam sebagian besar wilayah Balikpapan pada awal Juni 2025 menjadi alarm keras bagi para pemangku kebijakan di Kalimantan Timur. Di tengah genangan yang menyulitkan warga, DPRD Kaltim merespons cepat dalam Rapat Paripurna ke-20 yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, belum lama ini. Anggota Komisi I, Yusuf Mustafa, menyoroti pentingnya langkah strategis seperti pembangunan kolam retensi (bosem) dan drainase di kawasan padat. Yusuf mengungkapkan bahwa banjir besar tersebut terjadi akibat kombinasi antara curah hujan ekstrem dan kondisi air laut yang sedang pasang. Meski sistem drainase masih berfungsi, volume air yang melimpah tidak bisa ditampung secara maksimal.…