Penulis: Aisyah

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti terhambatnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029. Ekti menilai bahwa keterlambatan administrasi pemerintahan pusat telah memberikan dampak sistemik terhadap agenda pembangunan strategis di daerah. Pernyataan itu disampaikan Ekti usai menghadiri rapat di Gedung DPRD Kalimantan Timur, Rabu 9 Juli 2025. Ia menjelaskan bahwa kendala administratif, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu 2024, menyebabkan stagnasi pada berbagai tahapan perencanaan pembangunan di daerah, khususnya penyusunan RPJMD yang hingga kini belum rampung. “RPJMD ini prosesnya juga bergantung pada administrasi pemerintahan di pusat. Kalau proses di sana lambat, di daerah juga…

Read More

Tenggarong – Alih-alih hanya menampung aspirasi secara formal, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan memilih mendekat langsung ke jantung aktivitas pelaku usaha kecil. Dalam masa resesnya, ia menggelar forum interaktif bertajuk Business Sharing and Networking Session yang diadakan di Kedai Al Mahira, Jalan Patin, Tenggarong, Selasa 8 Juli 2025. Agenda ini mempertemukan para pelaku UMKM dengan berbagai pihak, mulai dari komunitas, institusi pemerintah, hingga perbankan. Menurut Firnadi, reses kali ini memang difokuskan untuk mendengar langsung permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, sekaligus membuka ruang sinergi yang konkret agar UMKM bisa berkembang lebih pesat. “Saya melihat saat ini banyak peluang…

Read More

Samarinda –  Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menaikkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) hingga Rp1,5 juta per siswa. Pernyataan itu ia sampaikan usai Rapat Paripurna ke-22 DPRD Kalimantan Timur, yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (9/7/2025). Anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini menilai kenaikan BOSDA sebagai langkah konkret Pemkab Kutim dalam memperkuat akses pendidikan dasar. Kini, siswa SD di Kutim akan menerima bantuan Rp1 juta, sementara siswa SMP mendapat Rp1,5 juta per tahun dari BOSDA. “Ini di luar dari bantuan seragam dan kebutuhan sekolah…

Read More

Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan menanggapi maraknya laporan mengenai banyaknya anak tidak bersekolah di Kutai Timur (Kutim). Dalam forum Rapat Paripurna ke-22 di DPRD Kaltim, ia meminta Pemkab Kutim segera melakukan penelitian data secara menyeluruh dan transparan. Agusriansyah menjelaskan bahwa pihaknya telah mengonfirmasi perbedaan mencolok antara data pemerintah daerah dan data eksternal yang menyebut Kutim sebagai daerah dengan angka tertinggi anak putus sekolah. Ia mengingatkan bahwa ketidakakuratan data bisa memicu penyusunan kebijakan yang tidak tepat sasaran. “Berdasarkan hasil konfirmasi kami dengan Pemkab dan Dinas Pendidikan Kutim, memang ada ketidaksesuaian antara data yang mereka miliki dan…

Read More