Penulis: Aisyah

Samarinda – Fraksi PPP-Demokrat DPRD Kalimantan Timur melemparkan sinyal keras akan pentingnya harmonisasi pembangunan daerah dengan visi Indonesia Emas 2045. Seruan ini mencuat dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, sebagai respons atas dinamika Pilkada serentak dan laporan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Hal ini disampaikan oleh juru bicara fraksi, Nurhadi Saputra, dalam rapat yang digelar Selasa 17 Juni 2025, fraksi gabungan tersebut menekankan bahwa pencapaian pembangunan di Kaltim harus memiliki benang merah yang konsisten dengan arah pembangunan nasional jangka panjang. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Gubernur Rudy Mas’ud, juga menjadi panggung kritik terhadap realisasi pendapatan…

Ketegasan pemerintah pusat soal larangan kendaraan tambang melintasi jalan umum mendapat dukungan penuh dari Hj Yenni Eviliana, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur membeberkan berbagai ironi yang terjadi di lapangan.

Program pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membawa angin segar bagi akses pendidikan tinggi. Namun, di balik sambutan positif masyarakat, muncul catatan penting dari DPRD Kaltim agar kebijakan ini tidak hanya bersifat populis semata.

Ketimpangan kesejahteraan tenaga pendidik kembali mencuat di Kalimantan Timur.

Samarinda – Sebanyak 16.000 anak di Kalimantan Timur tercatat mengalami putus sekolah sepanjang 2024. Angka mengejutkan ini memicu kekhawatiran dan sorotan tajam dari DPRD Kaltim, yang menilai biaya hidup pelajar menjadi hambatan serius selain masalah biaya pendidikan formal. Data ini dirilis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim dan mencerminkan tantangan besar dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Rata-rata lama sekolah di Kaltim hanya mencapai 10 tahun, setara dengan tingkat kelas 1 SMA. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PAN–NasDem, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa kendala utama bukan semata biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT), melainkan beban tambahan…

Samarinda – Di tengah derasnya arus informasi digital, politisi Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyerukan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat budaya literasi masyarakat. Ia menilai literasi adalah garda depan dalam menyaring informasi yang semakin bebas mengalir di ruang publik dan sangat memengaruhi persepsi sosial. Menurut Darlis, tantangan saat ini bukan sekadar volume informasi yang membanjiri masyarakat, melainkan kemampuan publik untuk memilah mana yang fakta, mana yang hoaks. Ia menegaskan bahwa literasi yang kuat adalah kunci agar masyarakat tidak mudah terombang-ambing oleh narasi yang menyesatkan. “Sekarang semua orang bisa membuka apa saja, literasilah yang menjadi penyaring. Tanpa itu, publik mudah terombang-ambing oleh informasi…

Samarinda – Masalah sampah tak kunjung reda, tapi angin segar datang dari DPRD Kaltim. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pembangunan pabrik pengolahan sampah plastik di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Langkah ini digagas oleh Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai solusi sistemik atas persoalan sampah yang dianggap telah menjadi masalah kronis di wilayah tersebut. Firnadi menilai inisiatif tersebut sebagai strategi penting yang tidak hanya menyasar aspek lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi daerah. “Ya, baguslah. Apa pun yang bisa pertama-tama mengatasi persoalan sampah itu memang harus kita dukung. Ini bukan hanya masalah provinsi, tapi…

Samarinda – Pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menuai sorotan. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut pengelolaan aset pemprov masih jauh dari maksimal. Ironisnya, masalah klasik seperti pendataan dan legalitas aset daerah masih saja berulang, bahkan kerap muncul dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Firnadi, Pemprov seharusnya mengetahui secara pasti jumlah dan lokasi aset yang dimiliki, mengingat kekayaan dasar daerah banyak bersumber dari aset yang seharusnya dikelola secara optimal. Hal ini disampaikannya pada Kamis 12 Juni 2025 saat menanggapi temuan-temuan BPK yang berulang. “Masalah pendataan dan pengelolaan aset itu hal yang penting, karena kita sebagai…

Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar gratis. Pernyataan itu disampaikan Darlis usai mengikuti acara peringatan Milad ke-116 Muhammadiyah dan ke-108 Aisyiyah di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (14/6/2025). Ia menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga seluruh elemen pemerintahan, baik pusat maupun daerah, wajib segera menindaklanjuti. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimaksud mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam amar putusan nomor 3/PUU-XXII/2024, MK menegaskan bahwa pendidikan dasar…