Penulis: Aisyah

Samarinda – Darlis Pattalongi dan Andi Satya Adi Saputra, dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik. Laporan ini dilayangkan oleh Tim Advokasi Bubuhan Advokat Kaltim usai insiden pengusiran kuasa hukum Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) dari rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kaltim pada Selasa 29 April 2025. Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim, Subandi, mengonfirmasi bahwa lembaganya akan mengadakan rapat internal pada Jumat 9 Mei 2025 guna menelaah laporan tersebut. Saat ini, ia mengaku masih menjalani agenda kedinasan di luar daerah bersama sejumlah anggota BK. “Pertama, karena saya ini masih dinas luar bersama teman-teman BK. Insyaallah hari ini pulang. Jadi…

Samarinda – Situasi tambang ilegal di kawasan KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Universitas Mulawarman (Unmul) memasuki babak baru. Untuk menindaklanjuti beragam temuan dan laporan dari lapangan, DPRD Kalimantan Timur akan menggelar rapat gabungan antar komisi sore ini. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan bahwa rapat dengar pendapat (RDP) ini akan menjadi kelanjutan atas penanganan yang telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, forum ini sangat penting untuk menyelaraskan langkah dan menilai progres upaya pengawasan serta penindakan di lapangan. “Jadi nanti sore kita akan melakukan rapat gabungan untuk melanjutkan dari hasil penanganan para pihak selama ini,” ujar…

Samarinda – Janji Pertamina untuk menyediakan layanan perbaikan kendaraan terdampak bahan bakar minyak (BBM) bermasalah tampaknya masih menjadi angin lalu. DPRD Kalimantan Timur mempertanyakan kejelasan implementasi layanan yang diklaim sudah tersedia di Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, namun belum menunjukkan bentuk pelayanan yang transparan dan terverifikasi. Layanan tersebut sejatinya diumumkan menyusul audiensi dengan DPRD Kaltim pada 9 April lalu. Namun, mekanisme klaim, standar pelayanan, hingga tahapan verifikasi kerusakan kendaraan belum dipublikasikan secara menyeluruh. Kondisi ini menimbulkan keresahan, baik dari sisi masyarakat yang dirugikan maupun potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. “Informasinya sudah dibuka di Bontang, Balikpapan, dan Samarinda. Tapi…

Samarinda – Suasana Pendopo Odah Etam diwarnai optimisme ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Langkah ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, dalam forum Musrenbang yang digelar pada Senin 5 Mei 2025. Menurutnya, proses ini merupakan bentuk komitmen legislatif untuk memastikan arah pembangunan daerah sinkron dengan visi nasional dan aspirasi masyarakat Kaltim. Musrenbang tersebut turut dihadiri Forkopimda serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim. “Ketika RPJMD sudah ada kesepakatan bersama. Setelah Musrenbang ini, kami akan membentuk…

Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menekan Polda Kaltim dan Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan agar segera menetapkan tersangka dalam kasus tambang ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul). Rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, Senin (5/5/2025) mempertemukan berbagai pihak seperti perwakilan aparat penegak hukum, Dinas ESDM, civitas akademika Unmul, dan mahasiswa. Forum ini fokus menindaklanjuti investigasi terhadap dugaan tambang ilegal yang menyerobot kawasan konservasi milik Unmul. Salah satu nama yang mencuat dalam perkara ini adalah Koperasi Serba Usaha Putra Mahakam Mandiri (KSU PUMMA). Kepala Balai Gakkum KLHK…

Samarinda – Aktivitas tambang ilegal yang menjalar ke kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul) kembali memicu amarah wakil rakyat. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyebut aksi itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap dunia pendidikan dan masa depan lingkungan. Tambang ilegal tersebut diketahui telah membuka area seluas 3,26 hektare di KHDTK Fakultas Kehutanan Unmul. Lokasinya berbatasan dengan wilayah izin usaha koperasi KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA), yang disebut menjadi satu-satunya akses menuju titik tambang. Meski keterlibatan pihak terkait belum terbukti, akses jalan yang hanya melalui kawasan PUMMA membuatnya turut disorot dalam rapat tersebut. “Hutan ini disediakan untuk…

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menanggapi proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2026. Meski prediksi sementara menunjukkan penurunan dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun, ia tetap yakin bahwa angkanya masih bisa berubah. Ekti menilai proyeksi tersebut masih bersifat sementara dan dapat disesuaikan seiring perkembangan kondisi ekonomi ke depan. “Kalau Desember, bisa berubah. Saya yakin seperti itu,” katanya di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/5/2025), Ia menyebut, potensi Kalimantan Timur masih sangat besar untuk mendongkrak pendapatan daerah. Proyek strategis nasional dan sektor-sektor unggulan yang tengah berkembang menjadi sumber harapan utama untuk membalikkan proyeksi APBD…

Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, soroti lesunya sektor perhotelan di Kaltim. Ia menilai, kondisi ini tak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang tengah Pemprov Kaltim terapkan. Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri Musrenbang RPJMD 2025–2029 di Pendopo Odah Etam, Senin (5/5/2025). Menurut Hasanuddin, efisiensi senilai Rp700 miliar pada tahun ini berdampak langsung terhadap menurunnya frekuensi penggunaan hotel sebagai lokasi kegiatan pemerintahan. Kegiatan seperti rapat, sosialisasi, maupun forum resmi kini lebih banyak menggelarnya di aula kantor milik pemerintah. Gedung Lamin dan Odah Etam yang berada di lingkungan Kantor Gubernur Kaltim menjadi tempat yang paling sering digunakan. “Pemerintah dan…

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, soroti rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di dua kabupaten yang masih tertinggal di Benua Etam: Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Ekti menyatakan keprihatinannya atas data terbaru yang menunjukkan IPM Kubar masih di angka 74,76 dan Mahulu hanya 70,79 terendah dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Fokus Pembangunan Sumber Daya Menurutnya, situasi ini harus menjadi perhatian serius dalam kebijakan pembangunan, khususnya pada sektor sumber daya manusia yang menjadi fondasi kemajuan daerah. “Itu harapan kita, sinergi dengan visi misi gubernur terutama soal pendidikan dan kesejahteraan. Kalau dari provinsi sudah berjalan, karena…

Samarinda – Penurunan tajam Dana Bagi Hasil (DBH) membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diingatkan untuk lebih cermat dalam merencanakan penggunaan anggaran. Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 di Pendopo Odah Etam. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebut efisiensi sebagai kunci untuk menjaga kualitas layanan publik di tengah tekanan fiskal. Penurunan nilai DBH dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun untuk tahun anggaran 2026 menjadi perhatian utama. Hasanuddin menilai kondisi ini akan berimbas besar pada alokasi anggaran untuk sepuluh kabupaten/kota yang ada di Kaltim. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati perlukan agar pelayanan…