Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti perlunya strategi lebih berani dan berkelanjutan dalam menanggulangi kemiskinan.
Ia menilai bahwa akar persoalan sebenarnya terletak pada minimnya lapangan kerja dan sulitnya akses modal bagi pelaku usaha kecil.
Menurutnya, pemerintah harus berani mengambil langkah strategis, bukan hanya mengandalkan program bantuan sosial yang sifatnya temporer.
“Bicara soal kemiskinan, tentu yang harus dilakukan pemerintah adalah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” ujarnya, Senin (19/5/2025).
Ia menambahkan, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus menjadi garda terdepan dalam penciptaan lapangan kerja. Pemerintah, kata dia, seharusnya mendorong pertumbuhan UMKM dengan insentif konkret seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan akses pembiayaan yang cepat dan sederhana.
“Berikan insentif kepada pelaku usaha dan UMKM agar mereka bisa tumbuh dan menciptakan pekerjaan baru,” tambahnya.
Andi juga mengkritik ketimpangan antara narasi pemerintah soal kestabilan ekonomi dengan realitas masyarakat yang dihadapkan pada turunnya daya beli dan meningkatnya angka pengangguran.
“Kata pemerintah ekonomi baik-baik saja, tapi kenyataannya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dan daya beli menurun,” katanya.
Menurutnya, UMKM telah terbukti tangguh menghadapi berbagai krisis, termasuk saat pandemi, sehingga wajar jika mereka mendapat prioritas dalam kebijakan ekonomi.
“Banyak pelaku usaha yang mengeluh sulit mengakses modal. Padahal kalau diberikan kemudahan, mereka bisa menyerap tenaga kerja dari lingkungannya. Itu yang harusnya menjadi prioritas pemerintah,” lanjut legislator dari Fraksi Golkar itu.
Andi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat bawah. Baginya, kebijakan ekonomi harus menyentuh akar permasalahan dan disesuaikan dengan tantangan zaman, termasuk dampak digitalisasi terhadap pola kerja masyarakat.
Ia berharap upaya kolaboratif ini bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
“Kalau pengusaha dimudahkan, mereka akan membuka usaha baru, merekrut lebih banyak karyawan, dan secara langsung akan menekan angka kemiskinan. Kita butuh kebijakan yang realistis dan menyentuh akar masalah,” pungkasnya.