Close Menu
Vimora.idVimora.id
  • Beranda
  • Politik
  • Ekonomi
  • Lifestyle
  • Artikel
What's Hot

Kepala Daerah Kena OTT, MPR Serukan Evaluasi Nasional

4 Nov 2025

Bahasa Indonesia Ditetapkan Jadi Bahasa Resmi Sidang UNESCO

4 Nov 2025

Prabowo Tegaskan Utang Whoosh Tak Perlu Dipolitisasi

4 Nov 2025
1 2 3 … 779 Next
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
Vimora.idVimora.id
Subscribe
  • Beranda
  • Politik

    Prabowo Tegaskan Utang Whoosh Tak Perlu Dipolitisasi

    4 Nov 2025

    Prabowo dan Lee Jae Myung Teguhkan Aliansi Ekonomi-Defence Baru

    1 Nov 2025

    Tito Karnavian Tegaskan Loyalitas Kepala Daerah terhadap Program Nasional

    30 Okt 2025

    Prabowo Soroti Parahnya Korupsi, Janji Tindak Tegas

    29 Sep 2025

    Prabowo Rapat Evaluasi MBG, Pastikan Tepat Sasaran

    29 Sep 2025
  • Ekonomi
  • Lifestyle

    Bukan Malas, Cuma Belum Punya Sistem Hidup

    29 Sep 2025

    Rahasia Tetap Kenyang dan Sehat Tanpa Harus Makan Nasi

    22 Sep 2025

    Menyambut Idul Adha: Pahami Aspek Hukum dalam Ibadah Kurban

    26 Mei 2025

    Terobosan PPNS: Teknologi Deteksi Gas Berbasis Android untuk Keamanan Kerja

    20 Des 2024

    Panduan Olahraga Ringan di Rumah untuk Tetap Bugar di Tengah Kesibukan

    25 Nov 2024
  • Artikel
Vimora.idVimora.id

BBM Naik Lagi, Harun Al Rasyid: Jangan Tambah Beban Rakyat

DPRD Kaltim Alwi AhmadAlwi Ahmad10 Okt 2023
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
Harun Al Rasyid, Anggota DPRD Kaltim
Harun Al Rasyid, Anggota DPRD Kaltim
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Samarinda – Anggota DPRD Kaltim Harun Al Rasyid, meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam menakar harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada campur tangan kartel yang bisa mengatur kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut.

Harun Al Rasyid mengecam kemungkinan kenaikan harga BBM pasca melonjaknya harga minyak dunia. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dan pengendalian harga BBM non-subsidi agar tidak merugikan masyarakat.

“Walaupun kenaikan harga BBM non-subsidi domestik mengikuti mekanisme pasar, pemerintah harus bisa mengawasi badan usaha seperti Pertamina, Shell, BP, AKR, atau Vivo untuk menetapkan harga yang rasional sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya, Selasa (10/10/2023).

Menurut politikus dari PKS ini, aturan terkait batas atas harga BBM non-subsidi harus segera ditetapkan dan ditaati. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil menjadi alasan kuat mengapa pemerintah harus berperan aktif dalam menekan kenaikan besar-besaran harga BBM.

Harun Al Rasyid mengisyaratkan bahwa kenaikan harga BBM dapat memicu inflasi yang besar, menurunkan daya beli, dan menurunkan aktivitas perekonomian.

“Dalam situasi di mana beban masyarakat semakin berat akibat kenaikan harga beras dan barang kebutuhan pokok lainnya, peningkatan harga BBM bisa menjadi pukulan berbahaya bagi perekonomian kita,” tegas Harun Al Rasyid.

Masyarakat menantikan langkah konkret pemerintah dalam mengatasi masalah ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

BBM di seluruh Indonesia sempat menyesuaikan harga produk BBM-nya di SPBU per 1 Oktober 2023 lalu. Sebelumnya, harga BBM yang berlaku pada bulan September 2023 lalu juga mengalami perubahan.

Diantara yang menyesuaikan harga adalah PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP – AKR dan juga Vivo Energy Indonesia.Misalnya harga BBM Pertamax yang naik menjadi Rp 14.000 per liter dari sebelumnya Rp 13.300 per liter.

Kemudian Pertamax Turbo menjadi Rp 16.600 per liter dari sebelumnya Rp 15.900 per liter. Harga Dexlite per 1 Oktober 2023 juga naik dari Rp 16.350 per liter menjadi Rp 17.200 per liter.

Adapun harga Pertamina DEX juga naik dari Rp 16.900 per liter menjadi Rp 17.900 per liter. Terakhir Pertamax Green 95 dari Rp 15.000 per liter menjadi Rp 16.000 per liter.

Tak cuma Pertamina, Shell Indonesia, BP – AKR dan Vivo Energy Indonesia juga menaikkan harga BBM mereka.

Silakan Bekomentar
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Related Posts

DPRD Kaltim Akhiri Mediasi, Kasus RSHD Tunggu Putusan Hukum

Sosper ke-9 Damayanti Hidupkan Kembali Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila

Sengketa Kampung Sidrap, DPRD Kaltim Minta Pemprov Utamakan Netralitas

Berita Terkini

Kepala Daerah Kena OTT, MPR Serukan Evaluasi Nasional

AisyahAisyah4 Nov 2025 Hukum

Bahasa Indonesia Ditetapkan Jadi Bahasa Resmi Sidang UNESCO

4 Nov 2025

Prabowo Tegaskan Utang Whoosh Tak Perlu Dipolitisasi

4 Nov 2025

Garuda Muda Siap Tempur, Nova Arianto Tekankan Mental Baja Hadapi Zambia

4 Nov 2025
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
Artikel Terkini

Bukan Malas, Cuma Belum Punya Sistem Hidup

29 Sep 2025

Rahasia Tetap Kenyang dan Sehat Tanpa Harus Makan Nasi

22 Sep 2025

Mekanisme Perlindungan Hak Cipta Lagu dan Penarikan Royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif

4 Jul 2025

Menyambut Idul Adha: Pahami Aspek Hukum dalam Ibadah Kurban

26 Mei 2025

Rakyat Dijadikan Figuran oleh “Bapak Aing”

27 Feb 2025

Terobosan PPNS: Teknologi Deteksi Gas Berbasis Android untuk Keamanan Kerja

20 Des 2024
© 2025 | Vimora.id by Dexpert, Inc.
PT Dexpert Visi Media
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.