Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyuarakan protes keras terhadap ketimpangan dana bagi hasil (DBH) yang selama ini diterapkan pemerintah pusat. Dalam pernyataannya, Hasanuddin menilai kontribusi Kalimantan Timur terhadap penerimaan negara sangat besar, tetapi tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang adil untuk pembangunan daerah.
Ia menilai pemerintah pusat harus membuka ruang dialog dan melakukan revisi terhadap kebijakan fiskal, agar daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur mendapat hak yang sepadan.
“Selama ini Kaltim menjadi penyumbang utama PNBP nasional, tapi alokasi DBH-nya belum adil. Ketimpangan ini harus segera dibenahi,” tegas Hasanuddin saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim baru-baru ini.
Hasanuddin menyebut sektor batu bara, kehutanan, dan perkebunan sebagai penopang utama kontribusi fiskal Kaltim yang selama ini belum berbuah keadilan bagi warganya.
Ia juga menekankan bahwa desakannya bukan hanya untuk kepentingan Kalimantan Timur, tetapi demi mendorong keadilan fiskal bagi semua daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia. Hasanuddin menyerukan perlunya pembentukan gerakan nasional yang memperjuangkan distribusi fiskal yang proporsional dan berimbang.
“Ini bukan semata soal Kaltim, tapi demi menciptakan sistem fiskal nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh daerah penghasil di Indonesia,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan pembentukan forum resmi yang mempertemukan unsur pemerintah pusat, DPR RI, asosiasi daerah penghasil, dan masyarakat sipil. Menurutnya, forum ini bisa menjadi wadah negosiasi yang terstruktur dan konsisten untuk menyalurkan aspirasi fiskal daerah.
Hasanuddin juga mendorong pembentukan aliansi strategis antar-daerah penghasil guna memperkuat posisi tawar dalam dialog dengan pemerintah pusat. Menurutnya, suara kolektif dari berbagai daerah akan lebih efektif dalam mempengaruhi kebijakan nasional.
Selain itu, ia menyerukan kolaborasi lintas elemen di Kalimantan Timur dari eksekutif, legislatif, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat untuk menyuarakan tuntutan tersebut secara serempak dan kolektif.
“Sudah saatnya semua pihak duduk bersama dan menyuarakan kepentingan daerah. Jangan sampai daerah penghasil SDA justru terus tertinggal dari sisi pembangunan,” katanya.
DPRD Kalimantan Timur, kata Hasanuddin, siap menjadi bagian dari solusi. Ia menegaskan lembaganya akan terus memperjuangkan rekomendasi strategis berbasis konstitusi demi mewujudkan distribusi fiskal yang lebih adil.
Dengan semakin menguatnya suara daerah, perjuangan untuk keadilan fiskal kini tak hanya menjadi wacana daerah, tetapi mulai membentuk satu gelombang nasional yang tak bisa diabaikan.