Samarinda – Keseriusan beberapa daerah di Kalimantan Timur dalam menjamin layanan kesehatan universal, atau Universal Health Coverage (UHC), mendapatkan sorotan positif namun juga kritik dari DPRD Kaltim.
Agusriansyah Ridwan, anggota DPRD dari Fraksi PKS, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim tidak boleh hanya menjadi penonton atas pencapaian ini.
Ia mencontohkan capaian Kota Samarinda dan Bontang yang telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk pembiayaan BPJS gratis bagi masyarakat. Menurut Agusriansyah, Kota Samarinda menggelontorkan hingga Rp35 miliar setiap tahun agar warga bisa langsung mengakses layanan BPJS tanpa harus menunggu dua minggu.
“Contohnya Kota Samarinda itu menganggarkan sekitar Rp35 miliar per tahun untuk pembiayaan BPJS gratis bagi masyarakatnya, dan pelayanan tidak perlu menunggu 14 hari. Ini kan sudah luar biasa. Sudah selayaknya mereka mendapat reward,” ujarnya di Samarinda, Rabu 9 Juli 2025.
Agusriansyah menyarankan agar bentuk insentif dari provinsi tidak selalu berupa uang tunai. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya dukungan dalam bentuk fasilitas seperti alat kesehatan, ambulans, dan peningkatan layanan rumah sakit daerah yang masih terbatas.
“Kalau mereka sudah alokasikan anggaran besar, provinsi harus hadir membantu aspek lain. Misalnya, rumah sakit yang butuh alat kesehatan atau penambahan layanan medis. Itu bentuk dukungan nyata,” lanjutnya.
Lebih jauh, Agusriansyah menyampaikan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah fondasi utama dalam keberhasilan sektor kesehatan. Menurutnya, capaian UHC bukan hanya hasil kebijakan pusat atau provinsi, tapi buah kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan.
Ia mengaitkan hal ini dengan perencanaan pembangunan lima tahunan melalui RPJMD. Menurutnya, penguatan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas.
“Kesehatan adalah hak dasar warga. Ketika ada daerah yang sudah bekerja maksimal, provinsi jangan tinggal diam. Harus ada semangat saling bantu,” ucapnya lagi.
Agusriansyah juga menyoroti perlunya pembenahan sistem pendataan penerima layanan kesehatan. Ketepatan data akan menentukan ketepatan alokasi anggaran, sekaligus mencegah inefisiensi dalam pembiayaan jaminan kesehatan.
Ia mengajak kabupaten dan kota lain untuk tidak tertinggal dalam mewujudkan UHC. Menurutnya, keberhasilan menyeluruh seluruh daerah mencapai UHC akan meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan merata.
“UHC bukan cuma angka di atas kertas. Ini soal kepastian hidup sehat bagi semua warga,” pungkasnya.