Samarinda – Program bantuan pendidikan tinggi Gratispol kembali jadi perbincangan hangat dalam dialog publik bertajuk “Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur” di Teras Samarinda, Senin, 30 Juni 2025. Acara ini diinisiasi BEM FISIP Unmul, Pokja 30, dan Gabungan Aliansi, dihadiri mahasiswa, aktivis, serta sejumlah pengamat kebijakan publik.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi, menjadi salah satu pembicara yang mengundang perhatian. Menurutnya, Kalimantan Timur memang kaya sumber daya alam, tetapi sumber daya tersebut tidak bisa diperbaharui selamanya. Hal ini mendorong perlunya pergeseran fokus ke penguatan sumber daya manusia.
“Transformasi ke SDM ini sangat penting, sebab IPM Kaltim harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Salah satu parameternya jelas pendidikan,” ujar Sarkowi.
Ia mengingatkan setiap calon pemimpin wajib memiliki program, visi, dan misi yang ditawarkan ke masyarakat saat kampanye. Masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk menganalisis apakah program itu realistis dan bisa direalisasikan.
Sarkowi menyinggung program Gratispol yang dibawa oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, bersama wakilnya Seno Aji. Program ini lahir dari keinginan agar biaya tidak menjadi hambatan bagi anak-anak Kaltim melanjutkan pendidikan tinggi.
Namun, tantangan muncul pada tahap implementasi, sebab universitas berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.
“Universitas itu kewenangan pusat, tapi yang kuliah ini rakyat Kaltim juga. Makanya dicari celah supaya tidak melanggar aturan,” ucapnya.
Setelah melalui penyesuaian, nama Gratispol kemudian diubah menjadi Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi. Pergeseran istilah ini dilakukan agar sejalan dengan aturan dan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan.
Menurut Sarkowi, pertanyaan publik mengapa bantuan tidak diberikan tanpa batasan patut dilihat dari realitas fiskal. Saat ini saja, APBD Kaltim turun dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun. Sementara kebutuhan anggaran tidak hanya untuk pendidikan, tetapi juga untuk infrastruktur antarkabupaten, bantuan sosial, hingga perlindungan lingkungan.
“Jalan kabupaten harus mulus, bantuan sosial tetap berjalan, lingkungan juga harus dirawat. Semuanya perlu biaya,” katanya.
Sarkowi menilai program bantuan ini sebaiknya diberi ruang untuk berjalan terlebih dahulu. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama memantau pelaksanaannya agar tetap sesuai koridor.
“Jangan sampai belum jalan sudah gaduh. Bagus juga kalau ada perhatian, tapi mari beri kesempatan sambil tetap kita awasi,” katanya.
Salah satu kritik yang dilemparkan Sarkowi tertuju pada pola komunikasi pemerintah. Ia melihat banyak informasi simpang siur mengenai Gratispol yang membuat masyarakat bingung.
“Saya sudah bilang di RDP, informasi harus dibuka seluas-luasnya. Gencarkan sosialisasi, baik langsung atau lewat kanal digital. Ini hak publik,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah untuk memanfaatkan berbagai platform agar lebih dekat dengan mahasiswa dan masyarakat umum.
“Kalau perlu live TikTok sekalian, biar mahasiswa bisa tanya langsung. Saya yakin lebih efektif karena mereka dunianya di media sosial,” ucap Sarkowi sambil tersenyum.
Sarkowi juga mengajak mahasiswa untuk membaca Pergub tentang Gratispol secara detail sebelum berdiskusi atau membentuk opini. Ia berharap program ini nantinya bisa ditingkatkan status hukumnya menjadi Peraturan Daerah agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan jelas.
“Kita bisa sempurnakan nanti dalam bentuk Perda. DPRD punya tugas menyerap aspirasi agar regulasi makin solid,” tambahnya.