Samarinda – Anggota Komisi II DPR RI, KH Aus Hidayat Nur, melakukan kunjungan mendadak ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur, Rabu (11/6/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan secara spontan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Komisi II yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam kunjungan tersebut, KH Aus mengamati langsung aktivitas Fraksi PKS di DPRD Kaltim, termasuk menyoroti salah satu program unggulan mereka, yaitu “Hari Aspirasi”.
“Ini sebenarnya kunjungan on the spot karena Komisi II berhubungan dengan Kemendagri yang membina seluruh DPRD di Indonesia. Kami ingin melihat langsung sejauh mana aktivitas yang dilakukan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Fraksi PKS,” ujar KH Aus.
Dalam pertemuan tersebut, ia juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan rutin “Hari Aspirasi” yang digelar oleh Fraksi PKS DPRD Kaltim. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan semangat keterbukaan dan partisipasi publik yang sedang diperkuat di DPR RI melalui Badan Aspirasi.
“Di DPR RI ada Badan Aspirasi yang merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) baru, dan ketuanya adalah Ibu Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS. Saya senang karena Fraksi PKS di daerah juga menjalankan fungsi serupa dengan membuka ruang aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Program “Hari Aspirasi” di DPRD Kaltim bertema “Hari Suara Anda, Perjuangan Kami”, yang digelar bertepatan dengan bulan kelahiran Pancasila. Program ini menjadi sarana bagi masyarakat Kalimantan Timur untuk menyampaikan isu-isu penting, mulai dari pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga masukan atas kebijakan lokal.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen fraksi dalam memperjuangkan suara rakyat di parlemen daerah.
Dukungan juga datang dari Sekretaris Fraksi, Dr. Agusriansyah Ridwan, dan Bendahara Fraksi, H. Laode Nasir, yang turut hadir dalam menerima kunjungan.
Dengan kunjungan ini, hubungan sinergis antara DPR RI dan DPRD semakin diperkuat, terutama dalam hal mendorong transparansi serta pelibatan publik dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan daerah.