Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil alih proyek perbaikan jalan Sangatta-Rantau Pulung dari PT Kaltim Prima Coal (KPC). Langkah ini diambil setelah komitmen KPC dinilai terlalu lambat dalam menjalankan proyek tersebut.
Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur Agusriansyah Ridwan, menyatakan dukungannya terhadap keputusan ini dan menekankan perlunya evaluasi terhadap komitmen KPC.
“Kita harus apresiasi langkah pemerintah karena komitmen KPC ini terlalu lambat. Memang diperlukan langkah tegas,” ujar Agusriansyah, Senin (10/6/2024).
Menurutnya, keputusan pemerintah mengambil alih proyek ini diambil setelah melihat peningkatan keluhan masyarakat yang semakin intens. Agusriansyah juga menyatakan bahwa komitmen KPC harus dievaluasi dan proses pengambilalihan proyek harus dilakukan secara benar.
“Kita sudah tanya pemerintah kenapa sekarang baru mengambil kebijakannya. Tentu itu karena keluhan masyarakat yang semakin intens. Komitmen KPC sudah layak dievaluasi. Harusnya ada surat resmi dulu ke dinas terkait dan KPC agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran di lapangan yang bisa jadi persoalan hukum,” tambahnya.
Agusriansyah menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan penilaian berbeda terhadap KPC dan tindakan ini akan membawa konsekuensi terhadap keberadaan KPC.
“Pemerintah punya tahapan dalam menangani ini. Keterlambatan dari pihak yang memberikan komitmen, yaitu KPC, sudah sering dipanggil bahkan hearing. Pemerintah daerah sudah membuat pernyataan lagi, sehingga kita tunggu proses suratnya. Jika masih lambat, kita panggil lagi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pengawasan DPRD dalam merespon kebijakan pemerintah dan menegaskan bahwa perbaikan wilayah yang menjadi komitmen KPC adalah kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa harus dijadikan komitmen formal.
“Wilayah-wilayah HGU mereka, selain menambang, harus memperbaiki wilayah sekitar sesuai dengan aturan. Pemerintah bakal koreksi terus kelalaian ini, karena bicara tambang ini melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Kebijakan tiga wilayah ini harus diperhatikan,” pungkas Agusriansyah.