Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menyoroti sikap setia Kabupaten Berau yang tak tergoyahkan oleh bujukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Ia menilai bahwa kesetiaan semacam ini harus dibalas dengan kebijakan pembangunan nyata dari Pemerintah Provinsi Kaltim, bukan sekadar simbolik.
Syarifatul yang mewakili daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu menyatakan bahwa ajakan Kaltara bukan hal baru. Provinsi tersebut berulang kali menggoda Berau agar bergabung, dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam dan pariwisata Berau. Namun, baik pemerintah daerah maupun masyarakat tetap memilih bertahan bersama Kaltim.
“Berau beberapa waktu lalu dirayu-rayu oleh Provinsi Kaltara untuk bergabung. Tapi alhamdulillah, Ibu Bupati dan jajarannya serta masyarakat Berau tidak bersedia dan lebih memilih Kaltim,” ujar Syarifatul, Rabu (28/5/2025).
Ia menegaskan bahwa sikap itu semestinya menjadi sinyal kuat bagi Pemprov Kaltim untuk tidak tinggal diam. Terlebih, Berau juga diproyeksikan menjadi super hub pariwisata yang mendukung kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh otorita IKN.
“Jadi perlu perhatian yang lebih untuk Berau, khususnya di sektor pariwisata. Ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat di Kabupaten Berau,” tambahnya.
Syarifatul turut menyoroti lemahnya pembangunan pendidikan di wilayah pedalaman Berau, seperti Kecamatan Segah yang hingga kini belum memiliki SMA. Padahal, pembangunan lembaga pendidikan menengah merupakan kewenangan provinsi.
Ia menyebut, para siswa di sana harus menempuh perjalanan jauh melewati infrastruktur jalan yang rusak hanya untuk mengakses pendidikan. Meski pihaknya telah beberapa kali mengusulkan pembangunan sekolah, namun belum juga direalisasikan.
Politikus Partai Golkar ini menekankan pentingnya memasukkan kebutuhan strategis Berau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan. Ia mengingatkan bahwa kesetiaan daerah tak boleh dibalas dengan ketidakpedulian.
“Kesetiaan Berau tidak cukup dibalas dengan ucapan terima kasih, tapi dengan kehadiran nyata pemerintah melalui pembangunan berkeadilan,” tegasnya.