Penulis: Aisyah
Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan pentingnya langkah konkret agar BUMD tak lagi sekadar menjadi “penonton” dalam pengelolaan kekayaan daerah yang melimpah. Menurut Firnadi, selama ini peran BUMD masih jauh dari ideal. Dengan sumber daya alam berlimpah seperti batu bara, migas, dan aset strategis lainnya, seharusnya BUMD mampu menjadi pemain utama, bukan hanya pelengkap dalam kegiatan ekonomi daerah. Namun kenyataannya, sebagian besar BUMD dinilai masih stagnan dan kurang inovatif dalam menjawab tantangan zaman. “Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi belum dimaksimalkan. BUMD semestinya jadi pemain utama, bukan sekadar pelengkap,” tegas Firnadi, di Kantor DPRD Kaltim belum…
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Husin Djufri, menyoroti kondisi darurat di Pulau Maratua, Kabupaten Berau.
Samarinda – Gejolak pasar ekspor batu bara Indonesia akibat penurunan permintaan dari China dan India tengah menjadi sorotan nasional. Kedua negara tersebut mulai mengurangi pasokan dari Indonesia dan beralih ke sumber lain yang menawarkan kualitas batu bara dengan kalori lebih tinggi. Namun, bagi Kalimantan Timur (Kaltim), situasi ini tak serta-merta mengguncang ekonomi daerah. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-22, Rabu 9 Juli 2025. Ia menegaskan bahwa dampak penurunan ekspor batu bara tidak akan langsung menyentuh fondasi ekonomi lokal Kaltim. “Tidak lah. Batu bara itu bukan hak Kaltim. Tidak ada…
Banjir yang tak kunjung mereda di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong DPRD Kalimantan Timur mengusulkan solusi alternatif: pengerukan Sungai Mahakam oleh perusahaan daerah (Perusda).
Program pendidikan tinggi “Gratispol” yang digadang sebagai terobosan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuai pertanyaan publik karena ternyata tidak benar-benar gratis.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mendesak agar kewenangan bantuan di sektor pertanian dan perkebunan dikembalikan ke tangan pemerintah daerah, bukan lagi sepenuhnya dikelola oleh pusat.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu mengajak masyarakat terlibat aktif dalam penyusunan dua rancangan peraturan daerah (raperda) penting yang sedang disiapkan: Raperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Raperda Lingkungan Hidup.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu mendesak agar lahan seluas 100 hektare di Marangkayu, Kutai Kartanegara, segera dikembalikan ke tangan rakyat.
Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti terhambatnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029. Ekti menilai bahwa keterlambatan administrasi pemerintahan pusat telah memberikan dampak sistemik terhadap agenda pembangunan strategis di daerah. Pernyataan itu disampaikan Ekti usai menghadiri rapat di Gedung DPRD Kalimantan Timur, Rabu 9 Juli 2025. Ia menjelaskan bahwa kendala administratif, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu 2024, menyebabkan stagnasi pada berbagai tahapan perencanaan pembangunan di daerah, khususnya penyusunan RPJMD yang hingga kini belum rampung. “RPJMD ini prosesnya juga bergantung pada administrasi pemerintahan di pusat. Kalau proses di sana lambat, di daerah juga…
DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya transformasi total dalam pengelolaan aset daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), guna mengoptimalkan kekayaan yang selama ini kurang tergarap menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).