Penulis: Aisyah
Proses politik di Kalimantan Timur memasuki fase penting menjelang masa pemerintahan baru.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur menyoroti substansi dan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Provinsi Kaltim 2025–2029.
Longsor yang mengguncang Dusun Tani Jaya, Kilometer 28, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kukar, terus menyisakan keresahan dan debat terbuka.
Semangat pendidikan gratis di Kalimantan Timur menyala lewat program bertajuk “Gratis Pol”.
Konflik ganti rugi lahan pembangunan Bendungan Marang Kayu kembali memuncak.
Sorotan tajam kembali dilontarkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
Di tengah gema pembangunan dan ambisi besar Kalimantan Timur sebagai tuan rumah Ibu Kota Nusantara (IKN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kaltim menyuarakan kritik tajam sekaligus harapan.
RPJMD Kalimantan Timur 2025–2029 bukan hanya lembar kerja birokrasi, melainkan penentu arah masa depan provinsi ini.
Ketimpangan pembangunan kembali disorot di ujung timur Kalimantan.
Krisis layanan air bersih dan stagnasi pembangunan infrastruktur membuat Andi Muhammad Afif Rayhan Harun angkat suara.