Penulis: Aisyah
Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menanggapi rencana pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di TPA Sambutan. Proyek yang ditargetkan mulai berjalan akhir 2025 ini dinilai sebagai terobosan penting untuk menanggulangi persoalan lingkungan sekaligus mendorong penggunaan energi terbarukan di Kota Samarinda. Menurut Subandi, kehadiran PLTSA bukan semata-mata untuk meredam persoalan tumpukan sampah, melainkan sebagai bagian dari transformasi sistem pengelolaan limbah perkotaan yang modern dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pendekatan lama dalam menangani sampah sudah tidak relevan lagi dengan tantangan volume limbah yang terus meningkat. “Sampah yang terus menumpuk tidak bisa lagi ditangani dengan pola lama. PLTSA adalah solusi karena…
Samarinda – Isu revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) kembali mengemuka, namun dinilai tergesa-gesa oleh anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin. Ia menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN Nusantara masih berlangsung dan belum menunjukkan urgensi hukum yang cukup untuk merevisi dasar yuridis pemindahan ibu kota negara. Menurut Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, proses pembangunan IKN tetap mendapatkan sokongan dari pemerintah pusat, meski progres fisiknya belum sesuai target awal. Namun hal tersebut, katanya, lebih disebabkan oleh faktor teknis dan bukan indikasi kegagalan proyek secara keseluruhan. “Kalau ingin revisi UU IKN, harus jelas alasannya. Tidak bisa serta merta…
Samarinda – Kasus pengelolaan Hotel Royal Suite di Balikpapan kini memasuki babak tegas. Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memastikan bahwa Pemprov Kaltim tengah menyusun langkah konkret untuk mengambil kembali kendali hotel yang dikelola oleh PT Timur Borneo Indonesia (TBI) itu. Hotel Royal Suite awalnya merupakan guest house milik Pemerintah Provinsi Kaltim, namun pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta melalui kerja sama jangka panjang. Dalam perjalanannya, PT TBI diduga melakukan wanprestasi berat, termasuk gagal membayar kewajiban royalti tahunan, serta menyalahgunakan izin operasional dengan membuka layanan karaoke dewasa dan penjualan minuman keras. “Sesuai laporan dan temuan, ada kewajiban tahunan yang tidak dipenuhi,…
Samarinda – Dalam langkah strategis menuju reformasi pendidikan yang lebih inklusif dan merata, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur resmi menetapkan panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-25 yang berlangsung di Gedung B DPRD Kaltim, Senin 21 Juli 2025. Pansus ini dibentuk sebagai respons terhadap beragam persoalan pendidikan di Kaltim, mulai dari ketimpangan distribusi tenaga pengajar, kurangnya infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, hingga perlunya kebijakan hukum yang mendukung pendidikan vokasional dan inklusif. Masa kerja pansus ditetapkan selama tiga bulan ke depan. Susunan pansus diketuai oleh Sarkowi V…
Ketimpangan pendidikan masih menghantui Kalimantan Timur.
Fraksi Demokrat–PPP menyuarakan keprihatinan atas belum jelasnya pengaturan teknis Program Gratispol dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kalimantan Timur.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan pentingnya menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai akhlak dalam dunia pendidikan di Kalimantan Timur.
Samarinda – Dukungan penuh terhadap pembaruan regulasi pendidikan di Kalimantan Timur datang dari Fraksi PAN–Nasdem dalam Rapat Paripurna Ke-25 DPRD yang digelar, Senin (21/7/2025). Dalam forum resmi yang dipimpin Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, dukungan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi II, Abdul Giaz. Fraksi PAN–Nasdem menilai bahwa dalam kerangka otonomi daerah, pembentukan kebijakan pendidikan yang kontekstual merupakan keniscayaan. Karakteristik sosial, budaya, hingga kondisi geografis wilayah Kalimantan Timur menuntut adanya kebijakan pendidikan yang tidak bisa disamaratakan, melainkan harus berbasis lokal. “Perda pendidikan adalah sarana vital untuk menyusun strategi yang berpihak pada kondisi riil daerah, termasuk menyentuh wilayah tertinggal dan mengusung nilai-nilai lokal,”…
Kritik tajam disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan yang tengah dibahas DPRD Kalimantan Timur.
Pendidikan belum merata, fasilitas disabilitas terbatas, dan teknologi belum menjangkau semua.