Penulis: Aisyah
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegur Pemerintah Provinsi atas tanggapan yang dinilai minim substansi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2025 membuat pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kalimantan Timur tidak lagi leluasa mengalirkan bantuan ke daerah, terutama ke rumah sakit kabupaten/kota serta sektor pertanian yang selama ini menjadi sasaran utama aspirasi masyarakat.
Jalan penghubung Samarinda-Bontang kembali memunculkan sorotan setelah mengalami kerusakan, meski belum lama diperbaiki.
Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo menyoroti pelayanan rumah sakit umum terhadap pasien BPJS Kesehatan. Ia menilai, meski program jaminan kesehatan gratis telah digulirkan pemerintah, namun di lapangan, pasien BPJS masih kerap diperlakukan berbeda dibanding pasien umum. Ia menggarisbawahi bahwa diskriminasi layanan terhadap peserta BPJS masih sering terjadi, terutama di rumah sakit umum. Selama masa reses, ia kerap menerima keluhan warga yang merasa tak mendapatkan pelayanan setara hanya karena berstatus pasien BPJS. “Ada warga yang cerita, keluarganya pakai BPJS tapi tetap memilih pindah ke rumah sakit swasta seperti RS Pertamina, karena pelayanannya lebih baik. Ini menunjukkan…
Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengingatkan agar pelayanan pajak dan perizinan tidak menjadi beban bagi masyarakat. Ia menilai, semestinya di era digital saat ini, masyarakat diberi kemudahan, bukan malah dihadapkan dengan syarat yang menyulitkan. Menurut Sigit, banyak keluhan dari warga soal prosedur yang rumit dalam membayar pajak kendaraan, balik nama, hingga pengurusan sertifikat tanah. Ia mencontohkan syarat kepemilikan KTP asli pemilik lama dalam proses pembayaran tunggakan pajak kendaraan lebih dari lima tahun. Syarat tersebut dinilai tidak realistis. “Kadang KTP ada, kadang tidak. Kalau pemerintah masih minta KTP asli, ya lucu. Seharusnya disiapkan syarat alternatif agar masyarakat…
Samarinda – Ketua Fraksi PAN-Nasdem DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo menyebut praktik beras oplosan sebagai kejahatan sistematis yang mengancam keamanan pangan dan merugikan masyarakat secara luas. “Kadang-kadang kita terlalu percaya pada kemasan,” ujar Sigit, mengkritik lemahnya pengawasan distribusi bahan pokok, khususnya beras, yang baru-baru ini kembali mencuat. Kasus beras oplosan yang ditemukan dengan isi tak sesuai label dan kualitas jauh dari klaim di kemasan, mendorong Sigit untuk mendesak peningkatan pengawasan dari pemerintah. Ia menyebut bahwa praktik curang ini sangat merugikan konsumen karena sebagian besar masyarakat terbiasa membeli beras kemasan tanpa melakukan pengecekan ulang terhadap berat dan kualitasnya. “Kadang-kadang produk yang…
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur mendesak agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi benteng tegas bagi kerusakan lingkungan yang terus terjadi akibat tambang batubara tanpa reklamasi. Desakan itu dilontarkan dalam Rapat Paripurna ke-23 yang digelar, Senin (14/7/2025).
Krisis ekologis di Kalimantan Timur menjadi sorotan tajam Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-23 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Fraksi PAN-Nasdem di DPRD Kalimantan Timur menyerukan alarm keras atas rusaknya lingkungan hidup di wilayah tersebut.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kalimantan Timur kembali mengingatkan pentingnya menjaga harmoni antara kemajuan dan kelestarian alam.