Penulis: Alwi Ahmad
Samarinda – Anggota DPRD Kaltim Harun Al Rasyid, meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam menakar harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada campur tangan kartel yang bisa mengatur kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut. Harun Al Rasyid mengecam kemungkinan kenaikan harga BBM pasca melonjaknya harga minyak dunia. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dan pengendalian harga BBM non-subsidi agar tidak merugikan masyarakat. “Walaupun kenaikan harga BBM non-subsidi domestik mengikuti mekanisme pasar, pemerintah harus bisa mengawasi badan usaha seperti Pertamina, Shell, BP, AKR, atau Vivo untuk menetapkan harga yang rasional sesuai dengan regulasi yang…
Kami ingin melihat sinergi antara dinas pendidikan, pemuda, dan tenaga kerja dalam menciptakan peluang bagi lulusan SMA dan SMK untuk berwirausaha, kata Akhmed.
Saya juga sebenarnya rutin mengajak mahasiswa ke sini untuk melihat langsung proses administrasi pemerintah itu dilakukan di DPRD, kata Rusman.
Kita ingin memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah, terutama dari sektor alat berat, kendaraan bermotor, dan bahan bakar, kata Sapto.
Kami di DPRD Kaltim juga sudah mengeluarkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, kata Samsun.
Kami tidak hanya berpikir tentang politik, tapi juga tentang kesejahteraan rakyat, kata Samsun.
Laporan-laporan teresebut akan tetap kita tanggapi dan proses. Tapi diharapkan masyarakat juga bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kata Jahidin.
Ini sudah kita umumkan di beberapa OPD, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim yang menyalurkan beasiswa, DPMD ada bantuannya untuk masyarakat desa dan juga untuk Dispora, kata Reza.
Data dari Imigrasi memang sudah ada 105 orang TKA yang sudah mendapatkan ijin bekerja perusahaan PT Kobexindo Cement, kata Agus.
PLN sekarang cepat, cuman memang masalah kendala kalo memang jaraknya jauh, kata Nidya.