Penulis: Intan Wardah
Pada Selasa malam, terjadi kejadian tidak menyenangkan dalam perjalanan Kereta Api (KA) 121 Brantas yang beroperasi dari Pasar Senen menuju Blitar. Beberapa perjalanan KA Penumpang mengalami keterlambatan, termasuk KA 112 Brantas, KA 178 Kamandaka, KA 199F Kaligung, KA 111 Brantas, KA 129 Gumarang, dan KA 220 Kertajaya.
Pembangunan sekolah terpadu berstandar global di Samarinda telah menimbulkan tanggapan dari Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota, Sani Bin Husain.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda menggelar rapat lanjutan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Rapat tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai leading sector.
Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengadakan hearing dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) untuk membahas realisasi APBD tahun 2023 dan usulan APBD di tahun 2024. Pertemuan ini berlangsung di kantor DPRD Kota Samarinda pada (18/07/2023).
Pemerintah Indonesia dan India dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk menetapkan rupiah dan rupee sebagai alat pembayaran perdagangan bilateral. Hal ini dilakukan saat beberapa negara dunia mulai mengambil langkah serupa dalam menghilangkan dependensi terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Jembatan Crimea, yang menghubungkan wilayah Ukraina bagian timur dengan daratan utama Rusia melintasi Selat Kerch, mengalami kondisi yang mengkhawatirkan setelah dugaan serangan mengguncang struktur tersebut.
Menyikapi situasi tersebut, Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti, menyatakan bahwa keberadaan kasus ini menandakan adanya kesalahan atau masalah dalam lingkungan, baik dari rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial korban.
Maraknya pungutan liar (pungli) di Kota Samarinda menjadi perhatian serius bagi Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. Menurutnya, pungli umumnya terjadi di berbagai perangkat pemerintahan, dan ia berpendapat bahwa solusi untuk masalah ini harus dimulai dari kesadaran masyarakat.
Komisi III DPRD Samarinda melakukan hearing dengan Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Samarinda untuk membahas progres kegiatan tahun anggaran 2023 dan rancangan kegiatan yang akan diusulkan untuk tahun 2024 mendatang. Selama hearing tersebut, penyerapan anggaran tahun 2023 dari dinas pemadam kebakaran dinilai standar dan normatif serta cukup baik (17/07/2023).
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah, mengusulkan agar jalur lalu lintas Sungai Mahakam dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usulan ini diajukan karena masyarakat seringkali menjadi dampak risiko dari adanya aktivitas angkutan di sekitar sungai tersebut, yang kerap menyebabkan insiden-insiden berbahaya dan merugikan daerah (17/07/2023).