Jakarta – Komite I DPD RI menilai, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang yang sebagian ketentuannya diubah karena terdampak UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, kurang membawa perbaikan signifikan bagi penyelesaian persoalan penataan ruang di daerah.
“Tidak jarang penataan ruang bertabrakan dengan hak masyarakat adat, menimbulkan sengketa dan konflik lahan, serta proses pendaftaran tanah tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya,” kata Ketua Komite I DPD RI Andiara Aprilia Hikmat dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto di DPD RI, Senin (5/6/2023).
Bayang-bayang :mafia tanah’
Dalam raker tersebut, Senator DPD RI dari Nusa Tenggara Timur Abraham Liyanto pun mempertanyakan komitmen dan upaya dari Kementerian ATR/BPN dalam membangun dan melaksanakan pengaturan tata ruang di daerah.
Apalagi di daerah banyak terjadi permasalahan di masyarakat yang turut melibatkan mafia tanah.
“Pemerintah daerah saat ini sangat membutuhkan koordinasi mengenai tata ruang. Hal ini agar tidak ada lagi spekulasi dan mafia tanah yang ternyata banyak melibatkan investor besar bahkan oknum dari pegawai ATR/BPN di daerah,” tutur Abraham.
Beberapa daerah tata ruangnya belum ideal
Dalam kesempatan yang sama, Senator DPD RI dari Sumatera Selatan Jialyka Maharani menyampaikan bahwa banyak wilayah di provinsinya yang belum memiliki tata ruang yang ideal, salah satunya terkait alih fungsi ruang terbuka hijau yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
“Selain permasalahan mafia tanah yang masih banyak terjadi di Sumatera Selatan, banyak permasalahan tata ruang lain seperti alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi kawasan komersil yang mengakibatkan banjir di setiap sudutnya,” imbuh Jialyka yang juga menyampaikan secara langsung lembar aspirasi masyarakat korban mafia tanah di Sumsel kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
Terkait hal tersebut, Hadi Tjahjanto pun menjelaskan bahwa sampai saat ini Kementerian ATR/BPN terus mendorong proses percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Khususnya RDTR sesuai amanat Kabupaten/Kota, kami menargetkan pemenuhan sekitar 2.000 RDTR,” jelas Hadi.
Hadi juga mengatakan, untuk dapat mewujudkan penataan ruang yang ideal, dibutuhkan adanya sinergi kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Oleh sebab itu saya sangat berharap dukungan dan kolaborasi dari Komite I DPD RI dalam mengakselerasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN,” ucapnya. (*)