Penulis: Aisyah

Samarinda – Di tengah maraknya keluhan dan rumor tentang perilaku anggota dewan, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur hanya menerima satu laporan dugaan pelanggaran etik secara tertulis sepanjang 2024 hingga awal 2025. Sisanya? Hanya sebatas obrolan dan kabar yang bergema di lorong-lorong gedung dewan. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan bahwa aduan tidak akan diproses jika hanya disampaikan secara lisan atau tidak sesuai prosedur. Satu-satunya laporan yang masuk berasal dari Tim Advokasi Bubuhan Advokat Kaltim terhadap dua anggota dewan, yakni Darlis Pattalongi dan Andi Satya Adi Saputra, yang dituding melanggar etik saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Rumah Sakit Haji…

Samarinda – Hutan pendidikan milik Universitas Mulawarman atau KHDTK kembali menjadi pusat perhatian, menyusul kerusakan akibat tambang ilegal yang menjangkiti sebagian lahannya. DPRD Kalimantan Timur menyerukan pentingnya perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat terhadap kawasan tersebut yang statusnya vital bagi pendidikan dan konservasi. Dalam rapat gabungan antara DPRD Kaltim dan instansi terkait seperti Dinas ESDM, DLH Kaltim, Balai Gakkum, Polda Kaltim, serta pihak Unmul, para wakil rakyat menyoroti lemahnya dukungan sumber daya, baik anggaran, tenaga, maupun alat pengawasan di kawasan hutan riset itu. Mereka menyebut kurangnya perhatian membuat KHDTK rentan terhadap eksploitasi ilegal. “Selama ini kendalanya apa? Ada hutan yang…

Program pendidikan gratis “Gratispol” yang digagas oleh Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji terus menuai sorotan.

kondisi Jalan Cipto Mangunkusumo dan Jalan Bung Tomo di kawasan Samarinda Seberang kembali mencuri perhatian.

Samarinda – Langkah Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur dalam menangani dugaan pelanggaran etik dua anggota dewan, Darlis Pattalongi dan Andi Satya Adi Saputra, harus tertunda sementara waktu. Penundaan ini terjadi karena laporan yang disampaikan oleh Tim Advokasi Bubuhan Advokat Kaltim dianggap tidak sesuai prosedur resmi sebagaimana diatur dalam mekanisme DPRD. Keputusan tersebut disampaikan usai BK menggelar rapat internal di Gedung D DPRD Kaltim pada Jumat 9 Mei 2025, yang dihadiri oleh jajaran staf dan tenaga ahli. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menjelaskan bahwa pengajuan laporan seharusnya diawali dengan pengiriman dokumen kepada Ketua DPRD Kaltim terlebih dahulu. “Laporan ini belum…

Samarinda – Hanya bermodal KTP Kalimantan Timur, warga kini bisa mengakses layanan kesehatan gratis tanpa harus pusing soal administrasi. Program yang dinamai “Gratispol” ini mendapat sambutan hangat dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, yang menyebut kebijakan tersebut sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Kebijakan ini resmi diberlakukan sejak 21 April 2025 dan merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan BPJS Kesehatan. Melalui program ini, warga Kaltim tak perlu lagi membayar iuran BPJS atau melunasi tunggakan demi mendapatkan layanan kesehatan kelas 3 secara gratis di seluruh fasilitas kesehatan provinsi. “Gratispol kesehatan ini kan sudah diluncurkan. Nanti…

Samarinda – Program andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Gratispol, mulai menampakkan hasil positif. Tidak hanya mencakup layanan kesehatan gratis, inisiatif ini kini menyentuh sektor pendidikan, dari SMA hingga program doktoral. Warga menyambutnya sebagai angin segar dalam perjuangan mengakses pendidikan yang layak. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyebut bahwa Gratispol memberi dampak langsung bagi masyarakat. Ia mengatakan bahwa berkat program ini, semakin banyak anak yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi tanpa beban biaya. Menurutnya, ini akan berdampak jangka panjang pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat. “Akses pendidikan itu sudah dipermudah, gratis, dan dampaknya luar biasa. Pertama, anak-anak kita…

Samarinda – Polemik yang terjadi dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kalimantan Timur kian menghangat. Dua anggota Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra dan M. Darlis Pattalongi, membantah keras tudingan bahwa mereka telah melecehkan profesi advokat dalam rapat yang digelar qq1pada Selasa 29 April 2025 di Gedung E DPRD Kaltim. Mereka menjadi sorotan setelah Tim Advokasi Bubuhan Advokat Kaltim melayangkan laporan resmi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim pada Rabu 7 Mei 2025. Laporan itu menyebut adanya tindakan tidak patut terhadap tiga kuasa hukum Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) Samarinda yang hadir dalam forum tersebut, yakni Febrianus Kuri Kefi,…

Samarinda – Nama Koperasi Serba Usaha Putra Mahakam Mandiri (KSU PUMMA) mencuat dalam pusaran dugaan aktivitas tambang ilegal yang menyasar kawasan konservasi pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul). Dalam rapat dengar pendapat gabungan DPRD Kalimantan Timur Senin 5 Mei 2025, indikasi keterlibatan koperasi ini mengemuka dan menimbulkan kegelisahan publik. Rapat dipimpin Anggota Komisi IV, Darlis Pattalongi, serta dihadiri oleh perwakilan Polda Kaltim, Gakkum KLHK, Dinas ESDM dan DLH Kaltim, serta pihak Unmul dan mahasiswa. Forum tersebut menyoroti aktivitas tambang liar di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Unmul, area yang seharusnya menjadi tempat konservasi dan riset ilmiah. Kegiatan tambang tersebut diduga berlangsung…

Samarinda – Ketidakjelasan pembayaran gaji di Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) menyeret DPRD Kalimantan Timur pada titik ultimatum. Komisi IV DPRD Kaltim mengancam akan membawa persoalan ini ke jalur hukum jika pihak manajemen tak segera melunasi tunggakan upah puluhan karyawan. Masalah ini mencuat setelah sejumlah karyawan RSHD mengadukan keterlambatan gaji, sistem kerja yang tidak pasti, hingga dugaan penahanan ijazah kepada DPRD Kaltim dan Dinas Tenaga Kerja Samarinda pada Selasa 16 April 2025. Mereka mengeluhkan belum menerima gaji selama dua hingga tiga bulan terakhir. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengungkapkan kekecewaannya terhadap manajemen RSHD yang dinilai tidak responsif…