Penulis: Aisyah

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Jahidin mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, namun ia menekankan bahwa pencapaian itu tak boleh membuat pemerintah daerah lengah.

Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menanggapi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemprov Kaltim.

Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menggarisbawahi pencapaian Pemprov Kaltim yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, Jumat (23/5/2025).

Anggota KomisLi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, kembali menyoroti persoalan penerangan jalan umum (PJU) yang dinilainya memprihatinkan di sejumlah titik Samarinda.

Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda bukan lagi sekadar fenomena alam, tapi telah menjelma jadi pengingat keras akan buruknya pengelolaan air di ibukota Kalimantan Timur.

Polemik panjang soal lokasi operasional SMA Negeri 10 Samarinda akhirnya memasuki babak penting.

Pencapaian SMAN 10 Samarinda yang masuk dalam daftar 12 sekolah unggulan nasional dengan status “Garuda Transformasi” disambut dengan rasa bangga sekaligus refleksi kritis dari DPRD Kalimantan Timur.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti perlunya strategi lebih berani dan berkelanjutan dalam menanggulangi kemiskinan

Samarinda – Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman KA, menyoroti minimnya bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU). Dua daerah itu memegang peran vital sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Abdurahman mengungkapkan bahwa alokasi bankeu untuk 2025 hanya sekitar Rp200 miliar lebih, jumlah yang dinilainya belum mampu mengatasi kebutuhan pembangunan jalan yang semakin mendesak. Ia pun mendesak adanya penambahan dana dalam APBD Provinsi tahun-tahun mendatang, guna menunjang konektivitas antarwilayah yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan IKN. “Bankeu untuk 2026 belum tahu, tapi 2025 ini sekitar Rp200-an miliar. Harapan saya…