Penulis: Aisyah
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyoroti bahwa sektor seperti UMKM dan pemanfaatan alur sungai, termasuk Sungai Mahakam, belum mendapat perhatian serius sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry, menyerukan revisi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 yang dinilai tidak cukup responsif terhadap kebutuhan konkret masyarakat pedesaan.
Proyeksi menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur pada 2026 menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk tak lagi bertumpu pada sektor batu bara semata.
Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyampaikan kekecewaannya terhadap performa Perusahaan Perseroan Daerah (Perusda) yang selama dua periode ia amati dinilai belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sapto menuturkan bahwa potensi ekonomi dari Perusda cukup besar, namun hingga kini belum ada hasil konkret yang dapat diandalkan sebagai penopang keuangan daerah. “Intinya saya sudah dua periode di Komisi II, dan selama itu semua Perusda yang ada belum maksimal. Potensinya ada, tapi belum kelihatan hasil nyatanya,” ujarnya, saat wawancara usai rapat di Gedung B Kesbangpol Kaltim pada Ahad (11/5/2025) Saat ini, menurutnya, sejumlah…
Samarinda – Upaya penertiban organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas ilegal dan premanisme mendapat perhatian khusus dari DPRD Kalimantan Timur. Lembaga legislatif daerah ini menyatakan kesiapannya untuk terlibat aktif mengawal proses penataan dan pengawasan ormas demi menjaga ketertiban dan iklim investasi di Benua Etam. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, usai mengikuti rapat koordinasi bersama Kemenko Polhukam dan unsur Forkopimda, di Gedung B Kesbangpol Kaltim Minggu, (11/5/2025). Ia menyebut bahwa pemetaan menyeluruh terhadap keberadaan dan aktivitas ormas di wilayah Kaltim akan segera dilakukan dalam waktu dekat. “Kita akan lakukan pemetaan dulu. Diidentifikasi,…
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat khusus yang menyoroti aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terindikasi keluar dari jalurnya.
Samarinda – Di tengah maraknya keluhan dan rumor tentang perilaku anggota dewan, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur hanya menerima satu laporan dugaan pelanggaran etik secara tertulis sepanjang 2024 hingga awal 2025. Sisanya? Hanya sebatas obrolan dan kabar yang bergema di lorong-lorong gedung dewan. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan bahwa aduan tidak akan diproses jika hanya disampaikan secara lisan atau tidak sesuai prosedur. Satu-satunya laporan yang masuk berasal dari Tim Advokasi Bubuhan Advokat Kaltim terhadap dua anggota dewan, yakni Darlis Pattalongi dan Andi Satya Adi Saputra, yang dituding melanggar etik saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Rumah Sakit Haji…
Samarinda – Hutan pendidikan milik Universitas Mulawarman atau KHDTK kembali menjadi pusat perhatian, menyusul kerusakan akibat tambang ilegal yang menjangkiti sebagian lahannya. DPRD Kalimantan Timur menyerukan pentingnya perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat terhadap kawasan tersebut yang statusnya vital bagi pendidikan dan konservasi. Dalam rapat gabungan antara DPRD Kaltim dan instansi terkait seperti Dinas ESDM, DLH Kaltim, Balai Gakkum, Polda Kaltim, serta pihak Unmul, para wakil rakyat menyoroti lemahnya dukungan sumber daya, baik anggaran, tenaga, maupun alat pengawasan di kawasan hutan riset itu. Mereka menyebut kurangnya perhatian membuat KHDTK rentan terhadap eksploitasi ilegal. “Selama ini kendalanya apa? Ada hutan yang…
Program pendidikan gratis “Gratispol” yang digagas oleh Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji terus menuai sorotan.
kondisi Jalan Cipto Mangunkusumo dan Jalan Bung Tomo di kawasan Samarinda Seberang kembali mencuri perhatian.