Penulis: Aisyah
Ketimpangan fasilitas pendidikan kembali menjadi sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kalimantan Timur bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim pada Selasa (10/6/2025).
Regulasi penerimaan murid baru kembali menuai kritik.
Samarinda – Komitmen nyata dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kaltim yang kembali menggaungkan program GratisPol, sebagai jawaban atas keresahan mahasiswa soal mahalnya biaya pendidikan tinggi. Melalui program andalan ini, Pemprov Kaltim memastikan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang menempuh studi di perguruan tinggi dalam wilayah provinsi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin akses pendidikan yang adil, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyebut bahwa GratisPol adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelompok ekonomi lemah di sektor pendidikan. “Kita ingin memastikan melalui program GratisPol ini tidak ada mahasiswa asal…
Samarinda – Koperasi tidak boleh hanya menjadi simbol formalitas tanpa fungsi nyata. Pesan ini ditegaskan oleh Sapto Setyo Pramono, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, yang menyoroti kondisi banyaknya koperasi yang dibentuk namun tak berjalan sebagaimana mestinya. Ia meminta agar program koperasi nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo tidak berhenti pada pembentukan saja, melainkan sampai pada pendampingan dan pelatihan yang substantif di daerah. Sapto menyatakan bahwa pembentukan koperasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan pelatihan yang mendalam agar koperasi benar-benar bisa berfungsi sesuai tujuannya. “Yang jelas pertama regulasinya harus jelas. Kedua kita…
Samarinda – Bara konflik agraria kembali berkobar di tanah Borneo. Kali ini, Sutarno, warga RT 27 Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, mengklaim lahannya seluas 4 hektare telah digarap tanpa izin oleh PT Insani Bara Perkasa (IBP). Pria itu menyebut aktivitas penambangan sudah dimulai sejak 6 Juni 2023, tanpa proses jual beli maupun kompensasi resmi. Lahan tersebut, menurut Sutarno, memiliki empat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas namanya yang telah terbit sejak 1992. Ia menegaskan seluruh aktivitas penggalian dan pengambilan material batu di lokasi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuannya, dan kini lahannya hanya menyisakan genangan air layaknya danau. “Tanah saya itu sudah digarap…
Samarinda – Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tambang dan kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menekan fiskal daerah Kalimantan Timur. DPRD Kaltim kini mendorong upaya pencarian sumber pendapatan alternatif demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa eksplorasi potensi pendapatan dari sektor-sektor lain kini menjadi urgensi di tengah perlambatan ekonomi. Ia menilai perlambatan ini berdampak langsung terhadap kemampuan serapan dan daya beli daerah dalam APBD 2025 maupun proyeksi 2026. “Kita ingin mencoba potensi-potensi pendapatan dari sektor lain. Artinya memang ada APBD kita mengalami…
Samarinda – Dalam langkah awal penyusunan prognosis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 serta Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025, Komisi II DPRD Kalimantan Timur menyuarakan keprihatinan atas minimnya keterlibatan aktif sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, secara tegas menyebut bahwa perencanaan yang akurat menuntut partisipasi kolektif seluruh OPD, bukan hanya BPKAD. Menurut Sabaruddin, proses penyusunan prognosis tidak bisa dibebankan hanya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ia menekankan, setiap OPD memiliki indikator kinerja dan target anggaran masing-masing yang saling terhubung, sehingga kolaborasi menyeluruh dibutuhkan untuk menghasilkan dokumen…
Samarinda – Dalam semangat menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, mengajak seluruh masyarakat untuk menumbuhkan rasa syukur dan bahagia melalui ibadah kurban. Ia menekankan bahwa kebahagiaan dalam berkurban bukan hanya karena mampu, tetapi juga karena bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. “Mari hadirkan rasa Bahagia Berkurban yang didasari dari syukur atas segala pemberian Allah. Rasa syukur tertinggi ini mengantarkan kita pada kebahagiaan dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan-Nya,” ujar Firnadi, Kamis (5/6/2025). Menurut Firnadi, kebahagiaan sejati dalam berkurban bukan semata-mata terletak pada proses penyembelihan hewan, melainkan pada niat…
Langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memajukan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pukul 07.30 WITA menuai tanggapan dari anggota DPRD Kaltim, Jahidin.
Di tengah limpahan sumber daya alam yang melimpah, terutama batu bara, Kalimantan Timur (Kaltim) justru dihadapkan pada realitas getir: ratusan desa belum tersentuh listrik.